POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Kepala Dinas Kesehatan Belitung Timur, Dianita Fitriani menegaskan pentingnya kebersihan dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Rabu (11/3/2026).

Saat ini, Belitung Timur memiliki delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, yaitu satu di Damar, dua di Kelapa Kampit, dua di Manggar, satu di Gantung, satu di Simpang Pesak, dan satu di Dendang. Dari delapan dapur tersebut, tujuh sudah mengantongi SLHS, sementara satu dapur, yakni SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari di lingkungan Polres, masih dalam proses sertifikasi.

Dianita mengatakan langkah percepatan ini merujuk pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/CI/4202/2025. Aturan tersebut mengatur tentang percepatan penerbitan SLHS khusus untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi pada program MBG.

Ia menjelaskan, SLHS bukan sekadar dokumen administratif tanpa arti. Sertifikat ini adalah bukti bahwa sebuah usaha pangan telah memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang ditetapkan pemerintah.

"Fungsi SLHS ini krusial untuk melindungi anak-anak kita sebagai konsumen dari risiko penyakit. Kita ingin memastikan lingkungan dapur dan makanannya benar-benar higienis," ucapnya.

Dari delapan SPPG yang ada, Dianita memberikan apresiasi karena tujuh di antaranya sudah mengantongi sertifikat tersebut. Namun, masih ada satu dapur yang kini menjadi perhatian khusus untuk segera dituntaskan.

"Tujuh sudah memiliki SLHS. Hanya tersisa satu, yakni Dapur SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari di lingkungan Polres yang saat ini masih dalam proses," ungkapnya.

Mekanisme pembuatan SLHS pun tidak sembarangan. Ada empat tahapan yang harus dilalui, mulai dari surat permohonan hingga dokumen penetapan dari Badan Gizi Nasional. Selain itu, denah atau layout dapur juga diperiksa ketat untuk memastikan alur kerja di dapur tetap higienis.

Satu yang paling penting menurut Dianita adalah kompetensi sumber daya manusianya. Petugas yang memasak harus sudah memiliki sertifikat kursus keamanan pangan siap saji.

"Kami tidak ingin ada celah. Orang yang mengolah makanan harus paham bagaimana menjaga keamanan pangan sejak dari bahan baku hingga tersaji di piring," ujarnya.

Meski begitu, proses sertifikasi ini memiliki tantangan tersendiri. Dianita mengakui bahwa kendala utama biasanya muncul saat pemeriksaan sampel air dan makanan di laboratorium.

Sertifikat SLHS hanya akan dikeluarkan jika hasil pemeriksaan sampel menunjukkan bahwa air yang digunakan dan makanan yang dihasilkan benar-benar memenuhi syarat kesehatan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dapur tersebut harus melakukan perbaikan.

Dianita berharap dengan adanya pengawasan ketat dan percepatan sertifikasi ini, orang tua siswa di Belitung Timur tidak perlu merasa was-was terhadap program makan gratis yang dijalankan pemerintah.

Dinkes berkomitmen untuk terus mendampingi setiap SPPG agar standar operasional prosedur (SOP) kesehatan tetap terjaga setiap harinya, bukan hanya saat penilaian sertifikasi saja.

Dianita mengatakan keberhasilan program MBG diukur dari asupan yang terjamin kebersihannya.

"Tujuan akhirnya adalah melindungi generasi kita. Kami akan terus pastikan sisa satu SPPG tersebut segera menyusul agar seluruh dapur pelayanan gizi di Beltim seratus persen terakreditasi sehat," tutupnya. (Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)