Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - DPRD Kabupaten Sumedang mengingatkan seluruh perusahaan di wilayahnya agar memenuhi kewajiban membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Wakil Ketua DPRD Sumedang Mulya Suryadi menegaskan, pembayaran THR merupakan kewajiban perusahaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, perusahaan diharapkan tidak mengabaikan hak para pekerja.

“THR itu bagian dari kewajiban perusahaan kepada karyawan. Jadi harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Mulya saat dimintai tanggapan terkait pembayaran THR di Sumedang, Rabu (11/3/2026). 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebutkan, hingga saat ini pihak DPRD belum menerima laporan dari pekerja terkait keterlambatan atau tidak dibayarkannya THR oleh perusahaan.

“Sejauh ini belum ada laporan dari karyawan yang mengeluhkan telat THR ke DPRD. Kami belum menerima laporan,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD akan tetap memantau situasi di lapangan.

Jika ditemukan perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pekerja, pihaknya akan memanggil perusahaan tersebut untuk dimintai klarifikasi.

“Kalau ada perusahaan yang membandel, tentu akan kami panggil dulu untuk klarifikasi, kenapa tidak melaksanakan kewajiban membayar THR,” kata Mulya.

Menurutnya, langkah selanjutnya akan ditentukan setelah mengetahui alasan perusahaan tidak membayar THR.

 Jika perusahaan sebenarnya mampu tetapi tetap tidak menunaikan kewajibannya, maka akan ada tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau memang perusahaan mampu tapi tidak membayar THR, tentu ada tindak lanjutnya. Nanti kita lihat pelanggarannya apa sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tuturnya.

DPRD Sumedang berharap seluruh perusahaan di daerah tersebut dapat mematuhi aturan dan memberikan hak pekerja tepat waktu, terutama menjelang perayaan Idulfitri yang menjadi momentum penting bagi para pekerja dan keluarganya.