TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah, sikap Indonesia kembali menjadi sorotan. Komitmen terhadap kemerdekaan Palestina kini diuji dalam forum internasional baru yang digagas kekuatan besar dunia.
Namun, Presiden Prabowo Subianto menegaskan satu hal: kepentingan nasional tetap menjadi garis merah yang tak bisa ditawar.
Berikut uraian lengkap sikap tegas Indonesia dalam menyikapi keterlibatan di Board of Peace.
Baca juga: Isi Hampers Lebaran 2026 dari Presiden Prabowo, Baim Wong Spill Isinya: Selalu yang Seger-seger
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump apabila forum tersebut tidak lagi memberikan manfaat nyata.
Ia menekankan bahwa keberadaan Indonesia di dalam forum itu semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan mendukung kemerdekaan Palestina.
“Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar," ujar Prabowo.
Lebih jauh, ia juga membuka kemungkinan Indonesia keluar tanpa harus menunggu kesepakatan negara lain dalam forum tersebut.
Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP bukan langkah spontan. Prabowo Subianto menjelaskan bahwa semuanya melalui pertimbangan panjang, dimulai dari pidatonya di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025.
Dalam forum global itu, ia kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
Tak lama setelah itu, Prabowo bersama tujuh negara mayoritas Muslim Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir diundang oleh Donald Trump untuk membahas rencana perdamaian Gaza.
Dalam pertemuan tersebut, utusan khusus AS Steve Witkoff memaparkan proposal 21 poin yang menjadi dasar pembentukan BoP.
Baca juga: Prabowo Yakin Indonesia Mampu Setir Board of Peace Bentukan Trump demi Kemerdekaan Palestina
Dari seluruh isi proposal, perhatian Indonesia tertuju pada dua poin krusial—yakni peluang bagi Palestina untuk menjadi negara merdeka serta komitmen Amerika Serikat memfasilitasi dialog damai dengan Israel.
Prabowo Subianto mengakui bahwa peluang tersebut memang tidak besar, tetapi tetap menjadi celah penting yang layak diperjuangkan.
"Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, 'kita dukung'," tuturnya.
Dalam forum tersebut, delapan negara kemudian menunjuk Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sebagai juru bicara.
Ia menyampaikan dukungan terhadap rencana tersebut, sembari menyoroti bahwa tantangan utama bukan berasal dari negara-negara Muslim, melainkan dari kepemimpinan Israel saat itu.
“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” ucap Prabowo menirukan pernyataan Emir Qatar.
Setelah melalui berbagai pertimbangan, Indonesia akhirnya memilih untuk masuk ke dalam BoP. Keputusan ini diambil dengan satu strategi utama: mempengaruhi dari dalam.
Menurut Prabowo Subianto, berada di dalam forum memberikan peluang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan Palestina dibandingkan berada di luar.
"Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar (BoP), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk," papar Prabowo.
Baca juga: Sinyal Prabowo Ikuti Langkah Pakistan Pangkas Gaji Menteri dan DPR demi Selamatkan Ekonomi RI
Di akhir pernyataannya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa sikap Indonesia tidak berubah sejak dulu yakni konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
"Jadi, saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina," imbuh Prabowo.
Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya hadir dalam forum internasional sebagai peserta, tetapi juga sebagai aktor yang siap mengambil keputusan tegas bahkan jika itu berarti keluar dari meja perundingan demi prinsip dan kepentingan nasional.
***
(TribunTrends/Kompas)
