SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD), memberikan arahan khusus terkait rencana pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumsel periode 2025-2030.

Gubernur meminta agar prosesi pengukuhan tidak digelar di gedung perkotaan, melainkan langsung di wilayah berbasis pertanian guna memperkuat kedekatan organisasi dengan petani.

Hal tersebut disampaikan HD saat menerima audiensi jajaran pengurus HKTI Sumsel yang dipimpin oleh Dr. H. Budiarto Marsul di Ruang Tamu Gubernur, Selasa (17/3/2026).

Dalam pertemuan itu, HD mengusulkan Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, sebagai lokasi potensial pelantikan yang dijadwalkan pada 23 April 2026 mendatang.

"Jika bicara pelantikan tani, kita harus pilih wilayah berbasis pertanian seperti Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Timur, atau Musi Rawas. Untuk sementara, kita sepakati Buay Madang Timur, silakan komunikasikan dengan Bupatinya," ujar Herman Deru.

 Target Massa 3.000 Orang dan Dukungan Pemprov
Ketua HKTI Sumsel, Budiarto Marsul, mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan kehadiran minimal 3.000 massa dalam acara pengukuhan tersebut.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumsel dapat memberikan dukungan teknis agar mobilisasi massa dan pelaksanaan acara berjalan lancar.

Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur HD menyatakan kesiapan Pemprov untuk memberikan dukungan penuh.

Ia menekankan bahwa HKTI memiliki kedekatan emosional dengannya sejak kecil, sehingga ia berkomitmen mengawal regenerasi kepengurusan organisasi ini.

HKTI Sebagai Pendorong Kebijakan, Bukan Kompetitor
Lebih lanjut, Herman Deru mengingatkan bahwa peran HKTI sangat krusial sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sebagai kompetitor.

Ia menantang pengurus baru untuk segera merumuskan Rencana Strategis (Renstra) sebelum hari pelantikan tiba.

"HKTI adalah fungsi pendorong bagi Pemprov Sumsel. Sembari menunggu pelantikan, saya harap segera disusun rencana strategisnya. Apa langkah konkret HKTI untuk pengembangan sektor pertanian di provinsi ini?" tegas HD.

Gubernur berharap Renstra tersebut nantinya dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan sektor pangan, sehingga program swasembada dan kesejahteraan petani di Bumi Sriwijaya dapat terus ditingkatkan.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel yang akan berkoordinasi langsung dengan panitia pelaksana pelantikan.

Sinergi antara pemerintah dan organisasi tani ini menjadi kunci stabilitas pangan di Sumsel.