TRIBUNBATAM.id - Aparat penegak hukum di Indonesia menjadi sorotan publik setelah berbagai kasus hingga kontroversial di tahun 2026.

Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto turut menyoroti kinerja aparat penegak hukum di Indonesia.

Prabowo tak dapat memungkiri bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih banyak kekurangan.

Termasuk dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum yang cenderung mengecewakan masyarakat Indonesia.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut di acara diskusi bersama sejumlah tokoh di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026).

"Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalua kita biarkan seperti ini kalau itu dari aparat."

"Dan saya saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya," kata Prabowo, dilansir Kompas TV.

Bahkan, Prabowo merasakan terdapat jaringan kekuasan tersembunyi alias deep state dalam pemerintahan yang dipimpinnya.

Sebagai informasi, deep state (negara dalam negara) adalah jaringan kekuasaan tersembunyi yang terdiri dari birokrat, militer, atau intelijen yang beroperasi secara independen dari pemerintahan sah.

Deep state sering dituduh memiliki agenda sendiri dan memengaruhi kebijakan negara tanpa pertanggungjawaban publik. 

Istilah deep state sering muncul sebagai teori konspirasi untuk menggambarkan kelompok yang berusaha menjatuhkan kekuasaan terpilih.

Prabowo lantas memberikan temuan berupangkat direktur jenderal yang merasa tak tersentuh.

Kendati demikian, Prabowo enggan membeberkan secara detail sosok dirjen tersebut.

Baca juga: Jelang Idul Fitri, DPR Sampaikan Aspirasi ke Prabowo soal Pangan dan Energi

Prabowo hanya menegaskan bahwa dirjen yang merasa tak tersentuh tersebut sudah dipecat atau didepak.

Selain itu, Prabowo juga menyentil lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit.

"Kita kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani ngelawan menteri, akhirnya kita pecat kan banyak sekali dirjen-dirjen."

"Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable, ada lembaga-lembaga yang merasa enggak boleh diaudit," ungkap Prabowo.

Prabowo lantas berjanji mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia ini bukanlah pekerjaan ringan.

Namun Prabowo memilih tidak mau mengeluh atau mencari simpati rakyat.

Karena menurut Prabowo hal ini adalah tugas dan pekerjaannya sebagai seorang Presiden RI.

"Ini sedang saya ini pekerjaan tidak ringan. Tapi kan saya tidak mau sedikit-sedikit mengeluh atau sedikit-sedikit mencari simpati rakyat ya. Ini pekerjaan saya. Saya dilantik untuk itu. Saya bersihkan," tegas Prabowo.

Prabowo Diskusi dengan Jurnalis hingga Pakar

Presiden Prabowo Subianto melangsungkan diskusi dan wawancara bersama jurnalis, pengamat, dan pakar terkait isu terkini untuk merespons dinamika geopolitik global dan perkembangan kebijakan strategis dalam negeri pada Selasa (17/3/2026).

Pertemuan itu dikabarkan melalui akun Instagram @presidenrepublikindonesia yang dikelola oleh Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia.

"Presiden melangsungkan diskusi dan wawancara bersama sejumlah jurnalis, pengamat, dan pakar mengenai isu-isu terkini guna merespons dinamika geopolitik global dan perkembangan kebijakan strategis dalam negeri," ungkapnya pada Rabu (18/3/2026).

"Pertemuan ini menjadi ruang diskusi mendalam mengenai arah pemerintah dalam menghadapi tantangan dan menjawab berbagai pertanyaan penting yang menjadi perbincangan public," sambungnya.

Prabowo disebut berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi dengan berbagai elemen bangsa sekaligus mengajak semua pihak untuk bahu-membahu membangun negeri.

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 19.00 WIB-01.30 WIB ini diharapkan menjadi Langkah konkret dalam membangun optimisme nasional untuk mewujudkan pelaksanaan transformasi bangsa.

(TribunBatam.id)