TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Area pengungsian di Simpang Tanah Merah Kelurahan Hutanabolon-Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah terlihat sudah kosong.

Tidak ada lagi tenda-tenda yang bertuliskan Bantuan dari Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lain-lain.  

Di area yang dulunya dijadikan tempat pengungsian itu, Hanya sisa hamparan datar pasir-pasir serta bambu-bambu panjang bekas penyanggah tenda. 

Selain itu ada beberapa bangunan yang tak lagi digunakan penyintas banjir seperti toilet umum yang terlihat lantainya sudah kering, layaknya tidak pernah digunakan lagi.

Area loundry gratis yang sudah tidak ada isinya serta beberapa bangunan Huntara, yang dianggap masyarakat sebagai bangunan dari pemerintah yang gagal. 

Pantauan Tribun Medan, para penyintas banjir ini bukan tinggal di tempat kontrakan, melainkan bangun Huntara mandiri di sekitaran alokasi tempat pengungsian lama. 

Bahkan, karena kesal janji pemerintah soal huntara atau huntap tak kunjung terlihat, sejumlah penyintas banjir membuat Pamplet gang bernama, Gang Bersama, Huntara mandiri. 

Dalam Gang Bersama ini, ada 7 huntara yang dibangun secara bergotong royong dengan penyintas banjir. 

Bangunan huntara mandiri ini terbuat dari kayu-kayu gelondongan bekas banjir, atapnya diambil dari seng dan sebagian dari plastik-plastik karung yang dipasang berlapis-lapis. 

Selain di gang ini, penyintas banjir ini terpencar-pencar di sudut-sudut jalan Simpang Merah Hutanabolon-Sipange.  

Warga terlihat satu persatu menolong tetangganya untuk membangun huntara mandiri ini. 

Seorang penyintas banjir yang tinggal di Huntara Mandiri Gang Bersama Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Piltak Sigultom mengatakan, 

"Ya kami buat palang ini karena dibangun secara mandiri ternyata ini kami bangun sendiri rumah ini. Kami pindahan dari pengungsian Kemensos Tanah Merah," jelasnya mengawali cerita, Jumat (20/3/2026).

Diceritakan Piltak, kepedihan pasca banjir saat pihaknya diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk pindah dari pengungsian. 

"Surat pernyataan itu disuruh pemkab waktu itu berdampingan dengan Camat, malam-malam mereka datang, poinnya menyatakan bersedia keluar dari tenda dan mencari tempat sendiri. Itu isinya," ucapnya.

Diakuinya, dia telah menerima Dana Tunggu Hunian dari pemerintah sebesar Rp 600 ribu. Namun, dengan uang segitu, tidak cukup untuk mengontrak rumah.

"Gara-gara kami tidak sanggup ngontrak, huntara huntap tidak ada terlihat dan belum pernah dibahas itu, makanya hari itu kami disuruh buat surat pernyataan keluar dari tenda yang katanya akan dibangun huntara. Tapi sampai sekarang enggak ada, jadi kami bertindak bangun rumah sendiri," ucapnya.

Diakuinya kepedihan itu terasa, sebab mereka membangun Huntara secara mandiri dan bergotong royong dengan warga 

"Itulah kami bikin ini mandiri kami cari mandiri bahannya. Ya (Sedih disuruh buat pernyataan huntara). Jangankan sedih dah pada pusing semua. Karena meski 7 rumah di sini, ada 50 orang yang tinggal di sini," jelasnya.

Dikatakannya, di area ini bebas banjir. Namun, dari satu bulan lalu, yang menjadi kendala adalah listrik.

"Pokoknya proses pembangunan huntara mandiri ini gak terbilang lah berapa hari. Karena kami pungut nya pelan pelan. Ada pasir di sini, kami tempelkan ke huntara mandiri ini. Jadi begitulah prosesnya," tuturnya.

Bahkan, sebelum ada kayu yang mereka dapat untuk membangun huntara, mereka hanya tidur beralaskan tenda saja.

"Sebelum ada papan tenda la ini. Inilah bekas bekas gotong royong masih tanah lagi ini semua papan-papan ini. Yang penting bisa untuk istirahat dulu," jelasnya.

Saat ini, ia meminta agar Pemerintah segera membantu untuk pemasangan listrik di Huntara yang dibangun mandiri.

"Ya kami mintalah ini listrik segera dipasang," tutupnya.

(Cr5/tribun-medan.com)