Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) demi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi seretnya pasokan minyak imbas perang di Timur Tengah.

WFH ini rencananya akan diberlakukan satu hari dalam seminggu untuk ASN (aparatur sipil negara) dan swasta.

"ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik," ujar Airlangga saat ditemui wartawan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Meski begitu, rencana penerapan WFH satu hari dalam seminggu ini masih dalam tahap pembahasan. Di mana pembahasan ini baru akan digencarkan dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya semisal Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) setelah libur Lebaran 2026.

"WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan," tegas Airlangga.

Sebelumnya, usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Kamis (19/3) Airlangga menyampaikan WFH diterapkan satu hari dalam lima hari kerja, dan waktunya akan diputuskan lebih lanjut setelah konsep teknis rampung.

"Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Ini diharapkan tidak hanya untuk ASN, tetapi juga swasta dan Pemda," ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar dan mobilitas pekerja. Presiden juga menilai efisiensi dari WFH cukup signifikan, bisa mengurangi sekitar seperlima penggunaan energi yang biasa dikeluarkan.

"Baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan," terang Airlangga.