TRIBUNKALTIM.CO - Kabar terbaru CPNS 2026 menunjukkan pemerintah masih memfinalkan rencana rekrutmen ASN.

Hingga kini, jumlah formasi CPNS 2026 belum diumumkan karena masih dalam tahap perumusan kebutuhan dan kemampuan fiskal negara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah masih memfinalkan rencana perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026.

Saat ini, rencana tersebut masih dalam perumusan oleh kementerian terkait.

Baca juga: Daftar Formasi CPNS 2026 dengan Peluang Lolos Besar dan Prediksi Jadwal Pendaftaran SSCASN Dibuka

"Belum (bisa dipastikan). Sedang kita finalkan, kita rumuskan," kata Prasetyo usai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Selasa (17/3/2026) seperti dilansir Kompas.com.

Prasetyo menyampaikan, finalisasi itu termasuk menghitung kebutuhan ASN di pemerintah pusat, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, hampir seluruh menteri yang hadir dalam rapat koordinasi telah menyampaikan kebutuhan masing-masing, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian nasional.

"Bahwa ada kebutuhan dari setiap kementerian, dan Ibu Menpan-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh K/L dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan itu," kata Prasetyo.

"Meskipun sebenarnya secara terpisah kita di pusat juga melakukan pemetaan terhadap seluruh ASN yang sudah existing. Jadi, ini sedang dicari titik temunya nanti kalau bicaranya masalah jumlah," imbuhnya.

Pemerintah juga akan mempertimbangkan kemampuan fiskal sebelum mengumumkan postur perekrutan ASN tahun 2026.

Kapasitas fiskal turut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi, seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga efisiensi anggaran agar defisit APBN tidak melebar di atas 3 persen.

Baca juga: Purbaya Bocorkan Skema CPNS 2026: Rekrutmen Hybrid, Terbuka untuk Lulusan SMA hingga STAN

"Tetapi dalam kesempatan ini kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang, bahwa mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan kondisi kemampuan kita secara fiskal," ujar Prasetyo.