TRIBUNNEWS.COM, SUDAN — Serangan terhadap sebuah rumah sakit di wilayah Darfur, Sudan, menewaskan sedikitnya 64 orang, termasuk 13 anak-anak.

Informasi ini disampaikan oleh Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dalam unggahan di media sosial pada Sabtu, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutkan bahwa korban tewas juga mencakup sejumlah pasien, dua perawat perempuan, serta satu dokter laki-laki.

Serangan tersebut terjadi di Rumah Sakit Pendidikan Al Deain, yang berada di kota Al Deain, ibu kota negara bagian Darfur Timur, Jumat malam.

Akibat serangan itu, beberapa bagian penting rumah sakit—termasuk departemen pediatri, persalinan, dan instalasi gawat darurat—mengalami kerusakan parah.

Kondisi ini membuat fasilitas tersebut tidak lagi berfungsi dan memutus layanan medis penting bagi masyarakat setempat.

Baca juga: Perang Saudara di Sudan: Luka Kemanusiaan yang Tak Kunjung Pulih

“Akibat tragedi ini, jumlah total korban jiwa yang terkait dengan serangan terhadap fasilitas kesehatan selama perang Sudan kini telah melampaui 2.000,” ujar Tedros.

Ia menambahkan, selama hampir tiga tahun konflik antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF), WHO telah mengonfirmasi 2.036 kematian dalam 213 serangan terhadap fasilitas kesehatan.

Hingga kini, belum ada informasi pasti mengenai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Konflik antara tentara Sudan dan RSF sendiri pecah pada pertengahan April 2023.

Kekerasan yang terjadi sejak saat itu telah memicu salah satu krisis kemanusiaan buatan manusia dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Puluhan ribu orang dilaporkan tewas, sementara lebih dari 12 juta lainnya terpaksa mengungsi.

Kedua pihak yang bertikai sama-sama dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sementara itu, RSF juga dikaitkan dengan berbagai kekejaman di Darfur yang oleh para ahli PBB dinilai memiliki ciri-ciri genosida.

“Cukup banyak darah yang telah tertumpah. Cukup banyak penderitaan yang telah ditimbulkan,” kata Tedros.

“Saatnya meredakan konflik di Sudan dan memastikan perlindungan bagi warga sipil, tenaga kesehatan, serta pekerja kemanusiaan,” katanya. 

 Konflik di Sudan berakar dari sejarah panjang ketidakstabilan politik sejak kemerdekaan, termasuk perang saudara dan konflik di wilayah Darfur.

Ketimpangan ekonomi, konflik etnis, serta lemahnya pemerintahan sipil membuat militer terus memegang peran dominan dalam kekuasaan.

Pada 2019, presiden lama Omar al-Bashir digulingkan oleh gelombang protes rakyat.

Namun, harapan menuju demokrasi gagal setelah militer kembali melakukan kudeta pada 2021.

Dua kekuatan utama kemudian muncul: tentara Sudan yang dipimpin Abdel Fattah al-Burhan dan pasukan paramiliter RSF di bawah Mohamed Hamdan Dagalo.

Perang pecah pada April 2023 akibat perebutan kekuasaan, terutama soal integrasi RSF ke dalam militer.

Konflik ini berkembang menjadi krisis kemanusiaan besar, menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan warga mengungsi, sekaligus menghancurkan layanan dasar seperti kesehatan. (aljazeera)