TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Sebagai salah satu pusat pariwisata Internasional, Kabupaten Gianyar, mengundang banyak pemodal untuk berinvestasi atau membuka usaha jasa. Salah satunya money changer (penukaran uang asing ke rupiah).
Namun demikian, tak sedikit usaha money changer (MC) ini berperilaku kriminal, yakni membohongi wisatawan.
Mereka mengurangi jumlah uang yang ditukarkan dengan cara licik. Praktik nakal tersebut telah banyak terungkap di wilayah Ubud, Gianyar, Bali.
Terbaru, perbuatan yang merugikan citra pariwisata tersebut kembali muncul di wilayah Kecamatan Tegalalang tepatnya di Utara Pasar Tradisional Tegalalang.
Baca juga: Wisatawan Jadi Korban Penipuan Staf, Ratusan Money Changer di Ubud Diduga Belum Kantongi Izin
Dalam unggahan yang viral di media sosial, seorang guide yang mendampingi turisnya mengatakan pihaknya telah berkali-kali kena tipu di tempat tersebut.
Dengan nada suara sabar, ia pun meminta agar oknum pegawai MC tak mengulangi perbuatannya tersebut, dan mengembalikan uang turisnya.
"Jangan seperti itu (menipu), ini yang membuat jelek Bali. Kembalikan uangnya," ujar pria yang tak diketahui identitasnya.
Karena terpojok, petugas MC tersebut pun meminta maaf, dan mau mengembalikan uang turis asing tersebut.
Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Gianyar, I Putu Yudanegara saat dikonfirmasi tak menampik bahwa di Kabupaten Gianyar menjamur money changer nakal.
Beberapa kali pihaknya melakukan sidak. Namun saat didatangi, money changer tersebut tutup.
"Selalu ketika kita datangi, pasti tutup," ujarnya.
Dalam menindaklanjuti hal ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, sebagai lembaga resmi yang mengeluarkan izin operasional usaha money changer.
Dalam hal ini, pemerintah daerah hanya berwenang menindaklanjuti izin dasar yaitu NIB, PKKPR, PBG SLF dan perizinan berusaha.
"Untuk izin operasional MC itu diterbitkan Bank Indonesia (BI). Kami sudah koordinasi dengan BI, hari Senin usai libur lebaran kami akan bertemu dengan pihak BI untuk menindaklanjuti maraknya praktik money changer nakal, yang mencoreng citra pariwisata Bali," ujarnya.
Yudanegara mengatakan, dalam mengatasi persoalan ini memang dibutuhkan kerja sama lintas instansi.
"Hal ini perlu koordinasi antar instansi," ujarnya. (*)
