TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE  - Kondisi lalu lintas di Kota Parepare dinilai semakin semrawut dan jauh dari kata tertib.

Sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di wilayah Ajatappareng, Parepare seharusnya didukung sistem lalu lintas yang teratur.

Tingginya mobilitas masyarakat menuntut pengawasan optimal dari pihak terkait.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan berbagai pelanggaran masih kerap terjadi.

Mulai dari parkir liar di badan jalan, kendaraan bertonase besar yang melintas di luar jam operasional, hingga pengendara yang tidak mematuhi aturan.

Kondisi ini tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Parkir liar di sejumlah titik menjadi salah satu penyebab utama kepadatan lalu lintas.

Di sisi lain, masih beroperasinya kendaraan besar di waktu terlarang menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.

Situasi ini semakin memprihatinkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Parepare, pada 19 Maret 2026.

Peristiwa tersebut menjadi peringatan bahwa kelalaian pengawasan bukan sekadar persoalan administratif, tetapi telah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan DEMA-I IAIN Parepare, Muh Nur Muallimin Rasyidin, menegaskan kondisi ini tidak dapat lagi ditoleransi.

Ia menilai lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Parepare membuka ruang terjadinya kekacauan di jalan raya.

Baca juga: Presiden Mahasiswa UINAM Kritik Impor 105 Ribu Mobil Pick Up

“Ini bukan lagi sekadar ketidaktertiban, tetapi bentuk pembiaran yang membahayakan masyarakat. Ketika aturan tidak ditegakkan, maka kekacauan seolah-olah dilegalkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam perspektif gerakan sosial, kondisi ini menuntut sikap lebih tegas dan mendasar terhadap kelalaian.

“Kami tidak ingin lagi melihat penertiban yang bersifat seremonial. Kami tidak ingin lagi melihat pelanggaran yang dibiarkan seolah-olah hal biasa. Jika tidak ada langkah tegas hari ini, maka kita sedang menunggu korban berikutnya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan mahasiswa tidak akan tinggal diam jika kondisi tersebut terus dibiarkan.

“Kami mendesak secara keras Dinas Perhubungan Kota Parepare dan Satuan Lalu Lintas Polres Parepare untuk tegas dalam bertugas. Jika kelalaian ini terus terjadi, maka ini bukan lagi sekadar kelemahan, tetapi bentuk kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab publik. Jika tidak ada perubahan nyata, maka kami sebagai mahasiswa akan menindaklanjuti melalui langkah advokasi, kontrol sosial, dan gerakan yang lebih luas sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tutupnya. (*)