TRIBUNJATIM.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara soal Presiden RI Prabowo Subianto yang berkomitmen mengusut kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS Andrie Yunus.
Prabowo menyebut akan mengusut tuntas kasus tersebut.
Sebelumnya, aktivis Andrie Yunus disiram air keras di kawasan Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3/2026).
Kini empat prajurit TNI aktif ditangkap karena diduga menjadi pelaku penyiraman.
Baca juga: Presiden Prabowo Angkat Bicara soal Iuran Rp 17 Triliun di Board of Peace
Atas insiden yang menimpa Andrie Yunus, Presiden Prabowo pun meminta agar kasus ini diusut tuntas.
Anies menilai komitmen Presiden Prabowo untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras harus dibarengi dengan wujud nyata dari para aparat hukum.
"Dan sikap beliau (Presiden Prabowo) yang berkomitmen untuk melakukan penyelidikan itu harus diwujudkan oleh seluruh aparat hukum," kata Anies di Jakarta, pada Sabtu (21/3/2026).
Terlebih ketika Prabowo sudah menyebut bahwa kasus penyiraman air keras Andrie Yunus ini sebagai tindakan terorisme.
Untuk itu, Anies pun meminta seluruh aparat hukum yang berada di bawah kepemimpinan Prabowo ini bisa menjalankan arahan presiden itu dengan konsisten.
“Bahwa Pak Presiden bersikap ingin melindungi demokrasi, aparat di bawahnya harus menjalankan arahan Presiden," tutur Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Jokowi itu menilai, kasus penyiraman air keras pada Andrie Yunus itu bukanlah tindak kriminal biasa.
Karena penyiraman air keras ini dilakukan kepada Andrie yang notabene adalah seorang aktivis KontraS, seorang individu yang memperjuangkan demokrasi.
Anies juga menilai Andrie sebagai sosok aktivis yang selalu konsisten dalam menyuarakan tanda-tanda kemunduran demokrasi bersama kelompok masyarakat sipil lainnya.
Tak hanya itu, Anies juga meyakini bahwa kasus penyiraman air keras pada Andrie ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja.
“Ketika ada kejadian ini bukan kriminal biasa, dari awal ini bukan kriminal biasa. Dan tidak mungkin hanya dikerjakan oleh 1-2 orang secara sporadik," tutur Anies.
Kasus Andrie ini juga harus diselidiki hingga level pemberi perintahnya, bukan hanya pada pelakunya saja.
Termasuk juga diselidiki soal latar belakang mengapa penyiraman air keras ini harus terjadi.
“Peristiwa ini harus diselidiki sampai pada pemberi perintahnya. Dan harus dielaborasi mengapa ada perintah itu, mengapa sampai ada perintah itu, mengapa sampai ada tugas itu," jelas Anies.
Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Diketahui, peristiwa ini terjadi pada Kamis (12/3/2026) malam ketika Andrie hendak pulang setelah menghadiri siniar atau podcast yang diadakan di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Kini terungkap pelaku penyiraman air keras pada Andrie Yunus ini merupakan empat orang anggota TNI dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Prabowo menegaskan apa yang dilakukan para tersangka adalah tindakan biadab. Bahkan, dirinya menyebut insiden ini setara dengan aksi terorisme.
Prabowo memerintahkan agar aparat mengusut kasus ini hingga tuntas dan menangkap aktor intelektualnya.
"Ini terorisme, tindakan biadab, harus kita kejar dan harus kita usut. (Sampai aktor intelektualnya harus ditangkap?) Termasuk siapa yang nyuruh, siapa yang bayar," katanya saat bertemu dengan jurnalis dan pengamat di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Kamis (19/3/2026).
Dia juga menegaskan tidak akan melindungi pelaku meski berasal dari pemerintahan.
Namun, Prabowo turut berharap jika aktor intelektual bukan bagian dari pemerintahan, maka pengusutan secara maksimal juga harus dilakukan.
"(Jika aktor intelektual dari pemerintahan apakah akan dilindungi?) Tidak akan, saya jamin. Tapi sebaliknya, kalau ini provokator yang bukan dari pemerintah, jelas kita akan usut kok," tegasnya.
Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintahan yang dipimpinnya tidak pernah membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
"Dibandingkan dengan banyak negara, apa kita batasi nggak? Coba rasakan. TikTok, fake news, hoaks, kebohongan yang disiarkan setiap hari, coba dilihat. Coba bandingkan dengan yang lain," katanya.
Namun, dia juga meminta publik agar melihat adanya pihak yang memang ingin memprovokasi.
Prabowo juga mengatakan hal tersebut telah lama terjadi di berbagai negara, di mana ada pihak yang mengatasnamakan pihak lain untuk melakukan aksi teror.
"Kadang-kadang kan peristiwa itu dibuat seolah untuk provokasi. Itu ada buku intelijen, itu namanya false flag operation, di mana melakukan aksi teror yang seolah-olah dilakukan Palestine padahal aslinya Mossad," jelasnya.
