TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada pejabat dan aparat.

Dalam diskusi bersama jurnalis dan pakar, Prabowo mewanti-wanti jajaran pejabat negara, termasuk TNI dan Polri, untuk segera membenahi institusi masing-masing demi memperkuat penegakan hukum dan menjaga kepercayaan publik. 

Demikian dikutip dari video yang dibagikan Sekretariat Presiden pada Minggu (22/3/2026). 

Baca juga: Terungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Megawati di Istana

Prabowo meminta jajaran menteri dan kepala lembaga membersihkan institusinya dari praktik menyimpang.

Ia mengaku, telah menyampaikan instruksi tersebut secara langsung kepada para pembantunya.

“Makanya saya, ke semua kawan-kawan di semua lembaga saya kasih tahu saja, you bersihkan dirimu, atau you nanti akan dibersihkan,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, sejumlah menteri telah langsung menindaklanjuti instruksi tersebut.

Ia mencontohkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang dinilai tegas dalam menindak pejabat yang melanggar.

“Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, siapa, Dody, orangnya kan baik, tapi kalau mau main-main, dia pecat dua dirjen,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan reformasi tidak hanya menyasar satu institusi, melainkan seluruh perangkat negara yang memiliki kewenangan menegakkan hukum.

Pembenahan sektor penegakan hukum, termasuk Polri dan TNI, dinilai penting untuk memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.

“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujarnya.

Minta TNI-Polri lakukan pembenahan

Ia juga mendorong TNI dan Polri segera melakukan pembenahan internal demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

"Polisi harus beresin diri. Saya alumni TNI, TNI harus beda sendiri. Saya enggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan tidak akan mentoleransi aparat yang melanggar hukum, karena ulah oknum dapat merusak citra institusi secara keseluruhan.

“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkap dia.

Kepala Negara juga memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan internal.

Namun, jika tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas.

“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri enggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” ujar dia.

Menindak yang melanggar

Ia menyebut, langkah penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum telah dilakukan, termasuk pemberhentian sejumlah pejabat tinggi.

“Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang tiga, bintang dua yang kita pecat, yang kita serahkan kejaksaan,” ungkap Prabowo.

Pengalaman tersebut juga ia sampaikan saat menjabat Menteri Pertahanan, termasuk ketika menangani kasus korupsi terkait Asabri.

"Yang lama katanya tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ, kita serahkan ke Kejaksaan. Saya bikin surat minta Kejaksaan yang bertindak," lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan dan sistem meritokrasi untuk menekan praktik manipulasi seperti penyelundupan dan under-invoicing.

“Kita harus beresin governance kita, ya kan. Hal-hal, apa ya, kecenderungan selalu menipu benar enggak, nyelundup, under-invoicing, semua praktik-praktik itulah. Ini pelan-pelan kita benahi,” ujar dia.

Ia menyebut perbaikan tata kelola mulai menunjukkan dampak positif, salah satunya terlihat dari peningkatan penerimaan pajak dalam beberapa bulan terakhir.

“Januari, Februari, Maret ini naiknya cukup signifikan. Naiknya tuh sekitar 30 persen loh. Mudah-mudahan bertahan. Mungkin, dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ini ada peningkatan,” tutur Prabowo.

Ke depan, pemerintah juga akan membenahi sektor Bea Cukai sebagai bagian dari upaya memperkuat supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ini sekarang Bea Cukai harus kita bersihkan juga. Semua institusi-institusi kita harus kita bersihkan,” kata dia.

Prabowo juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan agar praktik ilegal tidak luput dari pengawasan aparat.

“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” tanya Prabowo.

Bagi Prabowo, polisi yang baik dan tentara yang profesional merupakan tuntutan rakyat, bukan sekadar keinginan pimpinan.

Reformasi kelembagaan  

Sebagai Presiden RI, ia menegaskan komitmennya menjalankan amanah rakyat, termasuk dalam mengambil langkah reformasi kelembagaan.

"Jadi ini nanti kalau saya bertindak, kalau saya ambil langkah ya saya yakin selain komite reformasi tapi pendapat umum rakyat juga menghendaki itu ya," imbuh dia.

Menurut dia, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas merupakan syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil.

“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegas dia.

Prabowo menambahkan, supremasi hukum dan tata kelola yang baik menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi kalau ini kita berdayakan, we can empower them with money, can you imagine the growth?” pungkas dia. (*)

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/03/23/05441641/peringataan-keras-prabowo-untuk-pejabat-hingga-aparat-bersihkan-dirimu?page=all#page2.

Baca juga: Memahami Fondasi Kebijakan Visioner Pemerintahan Prabowo dalam Perspektif Politik