TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setelah libur Hari Raya Idulfitri sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi BBM, di tengah gejolak harga minyak global yang dipicu ketegangan geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS).

Langkah itu berpotensi menghemat penggunaan energi secara signifikan, serta mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi energi nasional. Pemerintah memperkirakan, penerapan WFH selama 1 hari dalam sepekan mampu menghemat hingga 20 persen konsumsi BBM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan itu tidak akan diterapkan setiap hari. Pemerintah memilih skema terbatas guna menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja.

“WFH akan kami detailkan. Namun, setelah Lebaran akan mulai diberlakukan, baik untuk ASN maupun sebagai imbauan bagi sektor swasta, kecuali yang bergerak di pelayanan publik,” katanya, Sabtu (21/3).

Menurut dia, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Dalam Negeri agar implementasi kebijakan itu berjalan optimal di berbagai sektor.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, kebijakan WFH dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi nasional, terutama melalui pengurangan mobilitas harian masyarakat.

"Secara perhitungan kasar, WFH dapat menghemat sekitar 20 persen konsumsi BBM,” ujarnya.

Menurutnya, pembatasan WFH hanya 1 hari dalam seminggu merupakan langkah yang tepat untuk menjaga produktivitas kerja tetap optimal. Pemerintah tidak ingin fleksibilitas kerja justru menurunkan kinerja pegawai.

“Kalau terlalu sering WFH, dikhawatirkan produktivitas menurun. Karena itu, 1 hari dinilai cukup untuk menjaga efektivitas kerja,” bebernya.

Selain efisiensi energi, Purbaya menyatakan, penentuan hari WFH, misalnya pada hari Jumat, juga berpotensi menciptakan akhir pekan yang lebih panjang. 

Hal itupun diyakini dapat mendorong aktivitas rumah tangga, sekaligus memberikan stimulus ringan bagi sektor pariwisata domestik. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi krisis energi, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan pribadi serta penerapan sistem kerja fleksibel.

Prabowo mencontohkan beberapa negara di kawasan seperti Pakistan dan Filipina yang telah lebih dulu menerapkan sistem kerja hybrid, yakni 4 hari kerja tatap muka dan 1 hari kerja daring.

Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman selama pandemi covid-19 dalam menerapkan sistem kerja jarak jauh yang terbukti cukup efektif dan dapat kembali dioptimalkan dengan dukungan teknologi saat ini.

“Kemudian work from home/bekerja dari rumah, waktu covid kita lakukan, cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga, mungkin 75 persen karyawan dan pegawai bisa kerja dari rumah. Sekarang ada vicon (video conference), ada banyak teknologi, 30 tahun yang lalu nggak ada,” tuturnya.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan WFH pasca Lebaran diharapkan menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk menekan konsumsi energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. (Kontan/Nurtiandriyani Simamora)