Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM- Ancaman “makam hanyut” masih terus dihantui warga di kawasan Sungai Wailela, Kompleks Kampung Kedang-Kedang, Desa Rumahtiga, Kota Ambon, Selasa (24/3/2026).

Kondisi ini bahkan telah ada selama bertahun-tahun tanpa penanganan yang jelas dari pihak terkait. 

Sejak 2022 hingga 2026, setiap musim hujan dengan intensitas tinggi melanda Pulau Ambon, kawasan tersebut selalu berada dalam kondisi rawan. 

Banyak makam telah dipindahkan dan tak sedikit yang hanyut. Kondisi ini terhitung sejak 2022. 

Pantauan TribunAmbon.com pada Selasa (24/3/2026), kondisi erosi kini semakin parah dengan pengikisan tanah yang meluas 25 meter lebih. 

Kondisi itu tiap tahunnya dari pengecekan TribunAmbon.com sejak 2022 ukurannya selalu bertambah. 

“Sudah banyak sekali makam yang sudah hanyut. Sudah banyak,” ungkap warga setempat, Dewi (60), saat ditemui TribunAmbon.com pada Selasa (24/3/2026).

Tak hanya kerusakan makam, dampak yang ditimbulkan juga merembet ke infrastruktur dan pemukiman warga di kawasan sungai Wailela itu. 

Baca juga: Berantas Parkir Liar di Kota Ambon, Petugas Perhubungan Rutin Patroli

Baca juga: Pemuda Buru Dukung Kehadiran Pos Pengamanan TNI di Tambang Gunung Botak

Demonstrasi dan Penyuratan Telah Dilakukan

Merespon kondisi itu, sejak 2022 berbagai upaya telah dilakukan.

Mulai dari penanganan darurat, hingga aksi demonstrasi di Kantor Balai Wilayah Sungai, Provinsi Maluku. 

Warga bersama pemerintah setempat juga telah berulang kali melayangkan surat permohonan bantuan ke sejumlah instansi.

Instansi yang disurati antara lain, Balai Wilayah Sungai Maluku, Bappeda Litbang Kota Ambon, Dinas PUPR Kota Ambon, BPBD Kota Ambon, dan Kecamatan Teluk Ambon.

Namun hingga kini, belum ada tindakan nyata yang dirasakan warga. 

Pada 2024, Pemerintah Negeri Rumah Tiga kembali mengirimkan permohonan bantuan kepada beberapa instansi. Sayangnya, upaya tersebut kembali tidak membuahkan hasil. 

BWS dan PUPR Maluku Saling Lepar Tanggung Jawab

Ditengah kondisi yang semakin memprihatinkan, muncul polemik terkait penanganan kawasan tersebut.

Warga menyebut Balai Wilayah Sungai (BWS)sebagai pihak yang bertanggung jawab, mengingat selama ini pemeliharaan kawasan sungai Wailela dilakukan oleh mereka. 

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, Ismail Usemahu saat itu pada Desember 2024. 

Ia menegaskan bahwa erosi di Sungai Wailela merupakan tanggung jawab BWS. 

“Untuk wilayah tersebut ialah tanggung jawab BWS Provinsi Maluku,” ungkap Usemahu saat dikonfirmasi TribunAmbon.com, Jumat (20/12/2024).

“Wilayah sungai Ambon - Seram tanggung jawab Pusat BWS Maluku,” imbuhnya. 

Namun pernyataan berbeda justru datang dari pihak BWS Maluku. 

Humas BWS, Handry menyebut bahwa tidak seluruh tanggung jawab sungai Wailela menjadi tanggung jawab mereka. 

“Yang menjadi aset BWS itu dari jembatan Wailela ke arah hilir sungai dan beberapa titik dari sabodam/checkdam Wailela yang sudah diperbaiki,” ujar Humas BWS, Handry. 

Tentu pernyataan ini membuat warga semakin bingung.

Disatu sisi ancaman terus berulang setiap tahun, namun disisi lain belum ada kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab menangani persoalan tersebut.

Kini warga hanya bisa berharap ada tindakan nyata dari pemerintah sebelum kerusakan semakin meluas dan lebih banyak makan yang hanyut ketika kembali musim hujan.(*)