TRIBUNNEWS.COM - Krisis pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat penutupan Selat Hormuz mulai membuat sejumlah negara mengalami krisis energi.
Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran tersebut berujung pada penutupan Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran utama untuk mendistribusikan BBM.
Dampaknya terasa langsung pada lonjakan harga dan kelangkaan pasokan global termasuk bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara
Satu di antaranya yang paling terdampak di kawasan Asia Tenggara adalah Filipina.
Sebagai negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, Filipina berada dalam posisi yang rentan terhadap gangguan produksi dan pengiriman.
Parahnya dampak terhambatnya distribusi BBM dari Selat Hormuz terhadap kondisi energi di negara kepulauan tersebut pun disampaikan langsung oleh Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. pada Selasa (24/3/2026).
Melalui pengumumannya, sosok yang akrab disapa Bongbong Marcos ini mengatakan Filipina secara resmi mengumumkan status darurat energi nasional menyusul kekhawatiran atas pasokan bahan bakar negara akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Langkah ini diambil melalui penandatanganan perintah eksekutif guna mengamankan ketahanan energi domestik di tengah gangguan rantai pasokan global yang parah.
"Status darurat energi nasional dengan ini dinyatakan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan ancaman bahaya nyata yang ditimbulkan terhadap ketersediaan serta stabilitas pasokan energi negara," ungkap Bongbong Marcos melalui perintah eksekutif yang dibagikan kepada awak media pada hari Selasa.
Presiden Marcos Jr. menjelaskan bahwa kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah terkoordinasi guna mengatasi disrupsi pada ekonomi nasional.
Sebuah komite khusus juga telah dibentuk untuk menjamin kelancaran pergerakan, pasokan, serta distribusi barang-barang esensial seperti bahan bakar, pangan, dan obat-obatan.
Deklarasi darurat ini dijadwalkan berlaku selama satu tahun, kecuali jika presiden memutuskan untuk memperpanjang atau mencabutnya lebih awal.
Langkah ini juga merupakan respons atas desakan sejumlah senator yang meminta pemerintah mengakui kesulitan tingkat darurat yang dihadapi keluarga-keluarga di Filipina akibat melambungnya harga minyak.
Dikutip dari BBC, fakta di lapangan juga menunjukkan krisis BBM sudah begitu dirasakan langsung oleh warga Filipina.
Pada hari Selasa, harga bensin dan solar melonjak hingga lebih dari dua kali lipat dibandingkan level sebelum perang di bulan Februari.
Ketergantungan Filipina terhadap Teluk Persia sendiri bisa dikatakan sangat signifikan.
Masih mengutip BBC, sekitar 98 persen minyak mentah yang didistribusikan di Filipina diimpor dari wilayah tersebut.
Efek domino dari konflik ini telah menyentuh berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga kenaikan harga beras.
Pemerintah sebelumnya telah berupaya meredam dampak dengan memberikan subsidi bagi pengemudi transportasi umum, memangkas jadwal layanan feri, hingga memberlakukan empat hari kerja bagi pegawai negeri sipil untuk menghemat bahan bakar.
Sekretaris Bidang Energi Filipina, Sharon Garin, mengungkapkan bahwa cadangan bahan bakar nasional saat ini hanya cukup untuk sekitar 45 hari.
"Secara sementara bergantung lebih besar pada pembangkit listrik tenaga uap (batubara) untuk memenuhi kebutuhan energi sebagai respons terhadap lonjakan biaya gas alam cair (LNG)." ungkap Garin
Kawasan Asia memang menjadi wilayah yang paling terpapar oleh blokade Selat Hormuz.
Tahun lalu, hampir 90?ri seluruh minyak dan gas yang melewati jalur tersebut ditujukan untuk pasar Asia.
(Tribunnews.com/Bobby)
