TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis kekhawatiran publik soal ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) selama masa arus mudik dan balik Lebaran di tengah panasnya tensi geopolitik global yang berimbas pada krisis minyak dunia.
Keberhasilan pemerintah ini dinilai karena pengalaman dalam menghadapi event tahunan tersebut.
“Ya memang karena sudah event tahunan. Artinya secara pasokan mungkin pemerintah sudah punya jam terbang untuk menjamin keterisian dan harga dari BBM,” kata Peneliti Lab Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, Rabu (25/3/2026).
Ary mengatakan, pola konsumsi BBM saat Lebaran sudah cukup terprediksi karena berlangsung dalam waktu terbatas, umumnya sekitar satu pekan selama arus mudik dan balik. Hal ini membuat pemerintah lebih mudah mengantisipasi lonjakan permintaan.
Baca juga: Pertamina: Tidak Ada Kenaikan Harga BBM di Indonesia, Jangan Panic Buying!
“Kalau Lebaran kan memang penambahan karena mudik ya, itu juga dalam kategori mungkin semingguan, artinya dari berangkat sampai pulang,” kata dia.
Selain itu timbulnya kekhawatiran terhadap potensi kelangkaan BBM justru membuat masyarakat cenderung menahan konsumsi yang tidak perlu.
“Kalau masyarakat sudah mulai mengendalikan diri untuk tidak terlalu menghambur-hamburkan, manfaatnya terasa. Saya lihat di beberapa daerah, kondisi sudah tidak terlalu antre BBM,” ujarnya.
Sementara di sisi lain, Ary mengingatkan bahwa secara fundamental ketahanan energi Indonesia masih memiliki tantangan, utamanya terkait kapasitas cadangan BBM yang relatif terbatas dibandingkan negara lain di kawasan.
Ia menyebutkan, cadangan energi nasional saat ini masih berada di kisaran 20 hingga 28 hari, jauh di bawah negara seperti Jepang dan Singapura yang mampu menyimpan cadangan hingga berbulan-bulan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan penambahan kapasitas penyimpanan BBM hingga 90 hari. Upaya ini perlu menjadi kebijakan strategis untuk segera direalisasikan guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Baca juga: Krisis BBM Kian Parah, Presiden Filipina Umumkan Darurat Energi Nasional
“Kalau bisa 90 hari sudah luar biasa. Artinya kalau harga pasar naik turun, kita masih punya waktu dan cadangan dari pengadaan sebelumnya,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti peran program biodiesel seperti B50 yang membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, meskipun untuk bensin Indonesia masih bergantung pada pasokan luar negeri.
Dengan kombinasi pengalaman pemerintah, pola konsumsi yang terprediksi, serta dukungan kebijakan energi yang berjalan, Ary menilai keberhasilan menjaga pasokan BBM selama Lebaran tahun ini menjadi indikator positif dalam pengelolaan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketahanan energi nasional tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.
Pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga pasokan listrik masih berada pada level aman dan terkendali sesuai standar stok nasional.
Bahlil menjelaskan, meskipun kondisi ekonomi dan geopolitik dunia masih diliputi ketidakpastian, Indonesia mulai mendapat indikasi positif terkait jalur distribusi energi global di kawasan Selat Hormuz.
“Kita sedikit mendapat angin segar, dengan Selat Hormuz, itu sudah mulai ada kebijakan tutup-buka. Artinya, bagi kapal-kapal, bagi negara-negara yang bukan Israel dan Amerika, itu bisa sekarang untuk terjadi komunikasi. Dan ini sebenarnya adalah sebuah perkembangan yang positif,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (17/3/2026) lalu.
Di dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama badan usaha terkait terus memantau pergerakan stok energi secara harian guna memastikan distribusi tetap berjalan lancar.
Menurut Bahlil, untuk sektor kelistrikan dan bahan bakar rumah tangga dipastikan tidak ada kendala pasokan yang berarti.
“Ketersediaan BBM, LPG, listrik untuk Indonesia, semuanya masih dalam keadaan terkendali, aman, sesuai dengan standar minimal stok nasional kita. Nah, untuk menyangkut dengan LPG, kita juga sekarang di akhir bulan ini akan ada yang masuk juga. Jadi relatif oke,” jelasnya.
Ia juga memastikan ketersediaan energi menjelang Hari Raya Idulfitri tetap aman.
Baca juga: WFH 1 Hari Sepekan Dinilai Tak Efektif Hemat BBM, Legislator PKB Dorong Mitigasi Komprehensif
“Yang Hari Raya, tidak ada masalah. Batu bara juga untuk PLN, rata-rata di 14–15 hari itu memang batas minimal standar nasional kita,” kata Bahlil.
Selain itu, Bahlil menepis kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.
Menurutnya, pemerintah memiliki skema perhitungan sendiri dalam menentukan kebijakan energi, sehingga kebijakan negara lain tidak bisa dijadikan acuan mutlak karena Indonesia memiliki mekanisme pengaturan harga yang berbeda, termasuk dalam pembagian jenis BBM subsidi dan non-subsidi.
Ia menegaskan, kebijakan subsidi BBM tetap berada dalam kendali pemerintah setidaknya hingga masa Lebaran berakhir sebagai bentuk upaya menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah juga terus memantau perkembangan harga minyak dunia agar tetap berada dalam koridor asumsi yang dapat dikelola oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tugas pemerintah, tugas pemimpin, itu menyelesaikan masalah. Bukan menghindari masalah. Masalah rakyat adalah tanggung jawab utamanya pemerintah dan rakyat sendiri. Kita sama-sama menyelesaikan,” pungkas Bahlil. (*)
