WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P Aria Bima menekankan bahwa program work from home (WFH) satu hari tiap minggu bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pekerja di sektor swasta seharusnya tidak dijadikan satu-satunya metode untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM). 

Langkah ini wajib menjalani evaluasi mendalam supaya tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik.

Dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (25/3/2026), Aria mengungkapkan bahwa konsep WFH layak diapresiasi sebagai inisiatif sementara dalam jangka pendek, tetapi tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya penyelesaian atas masalah kenaikan harga minyak.

"gagasan WFH bukan sesuatu yang baru mengingat fleksibilitas kerja telah diatur secara resmi melalui PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2025. Sasarannya tetap berfokus pada peningkatan produktivitas lembaga tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat," tuturnya

Aria menyatakan bahwa usulan pemerintah ini cukup positif bila diterapkan secara selektif. Ia menilai WFH satu hari per minggu masih masuk akal bagi ASN yang tugasnya bersifat administratif, mengandalkan dokumen digital, atau berada di posisi back office.

Baca juga: Gedung Putih Klaim Rezim Iran Runtuh, Trump Beri Kesempatan Terakhir: Pilih Damai Atau Neraka

Meski begitu, pendekatan lain diperlukan bagi ASN yang bertugas di sektor pelayanan langsung, lapangan, atau bidang-bidang vital. Aria mengingatkan supaya pelayanan publik terus berjalan maksimal dan aturan ini jangan sampai dianggap sebagai tambahan hari libur.

“Penerapan FWA (Flexible Working Arrangement) atau WFH harus disesuaikan dengan karakteristik layanan tiap instansi, karena banyak layanan yang tetap harus hadir fisik,” jelas Aria.

Aria meminta agar pemerintah lebih berhati-hati saat menerapkan kebijakan ini di kalangan swasta. Bila kebijakan menyasar sektor swasta, sebaiknya diwujudkan dalam bentuk imbauan atau pemberian insentif per sektor, bukan kewajiban yang sama untuk semua. 

Baca juga: Arus Balik Lebaran 2026 Mulai Normal, One Way di Ruas Tol Trans Jawa Dihentikan

Ia memberi contoh bahwa industri manufaktur, logistik, ritel, maupun kesehatan memiliki ciri khas yang berbeda dengan sektor digital.
Menurutnya, memaksa seluruh sektor swasta menerapkan WFH berisiko menimbulkan dampak buruk jika tidak dilengkapi dengan parameter penilaian yang jelas. 

“Kalau pemerintah ingin kebijakan ini kuat, maka yang dibutuhkan sekarang bukan hanya pengumuman, tetapi kajian dampak yang terbuka dan parameter evaluasi yang jelas,” imbuhnya