TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wacana pemangkasan durasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan mendapat respons positif dari publik.
Bagi sebagian warga, wacana ini dinilai sebagai langkah yang jauh lebih realistis ketimbang memaksakan program berjalan penuh hingga akhir pekan.
Azzahra, seorang warga Kota Yogyakarta, menyampaikan, durasi lima hari MBG sudah selaras dengan jadwal kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Toh, berdasarkan pengalaman sejauh ini, kualitas makanan yang disajikan dapur terkesan mengalami penurunan akibat kendala logistik yang terlalu luas.
"Saya setuju lah. Bukan karena tidak setuju dengan programnya, tapi kita harus realistis. Lima hari itu pas dengan hari sekolah," ujarnya, Kamis (26/3/26).
Ia menilai, jika makan bergizi gratis dipaksakan tetap didistribusikan pada akhir pekan, justru akan menambah kerumitan operasional di lapangan.
Selain itu, terjadi pula tumpang tindih mengenai peran pemberian gizi antara pemerintah dan keluarga dari anak-anak sasaran program tersebut.
"Kalau dipaksakan sampai akhir pekan, selain operasionalnya makin rumit, fungsinya jadi tumpang tindih dengan peran keluarga di rumah," cetusnya.
Terlebih, berdasarkan data yang disampaikan Menteri Keuangan RI, pemangkasan hari ini diprediksi mampu menghemat anggaran hingga Rp40 triliun.
Akan tetapi, angka yang cenderung fantastis tersebut diharapkan tidak menguap begitu saja, melainkan dialihkan ke sektor publik yang lebih mendesak.
"Misalnya, perbaikan infrastruktur sekolah yang sudah rusak atau penambahan alat kesehatan di faskes atau Puskesmas di daerah-daerah," terangnya.
Menurutnya, pemenuhan gizi melalui MBG memang penting, namun anak-anak juga memerlukan lingkungan belajar yang layak dan akses kesehatan yang mumpuni.
Sebab, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, kualitas belajar mengajar di sekolah akan terganggu, dan berdampak pada tingkat kecerdasan siswa.
"Anak-anak juga butuh ruang kelas yang tidak bocor dan buku-buku gratis. Kalau dananya bisa dibagi untuk hal-hal teknis seperti itu, dampaknya akan lebih terasa dalam jangka panjang," tegasnya.
Lebih lanjut, Azzahra mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan MBG tidak hanya fokus pada kuantitas hari, tetapi juga pada ketajaman data penerima.
Ia pun meyakini, publik secara keseluruhan berharap pemerintah tidak begitu saja memukul rata penyaluran bantuan gizi di setiap daerah.
"Ada daerah yang memang sangat membutuhkan bantuan gizi lewat MBG ini, tapi ada yang mungkin sudah cukup mandiri. Sebaiknya datanya diperketat," jelasnya.
"Kami tidak menolak, kami justru ingin program ini sukses. Tapi, sukses itu bukan berarti menghabiskan anggaran sebanyak-banyaknya," pungkas Azzahra.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik UGM, Media Wahyudi Askar menyebut kebijakan pemerintah yang mempertahankan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak tepat.
Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 20226 tetap berada dalam batas maksimal 3 persen.
Menurut Media, efisiensi anggaran memang harus dilakukan. Hal itu karena tekanan ekonomi sedang berat, mulai dari kondisi geopolitik, rupiah melemah, hingga kenaikan harga minyak dunia.
“Implikasinya defisit APBN kita itu makin lama makin membesar. Kalau seandainya harga minyak mencapai US$120 per barel, maka defisit APBN itu bisa lebih dari Rp 500 triliun tahun ini. Artinya harus ada realokasi anggaran atau penyesuaian APBN,” katanya, Selasa (17/3/2026).
Untuk melakukan penyesuaian, tentu ada parameter untuk mengukur. Ada tiga parameter yang menjadi pertimbangan, yaitu postur anggaran yang tidak efisien atau tidak efektif, jumlah anggaran yang besar, dan tidak memukul daya beli masyarakat.
Dengan parameter tersebut, ia menilai yang paling memungkinkan untuk dilakukan efisiensi adalah MBG dan KDMP. Pasalnya, dua program tersebut secara efektivitas dan dampak belum langsung dirasakan.
“Itu (MBG dan KDMP) bisa dipotong dulu, tanpa menghilangkan secara total ya. MBG bisa disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan,” ujar Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM itu.
Melihat dari konsep opportunity cost, dengan merealokasi MBG, Indonesia memiliki ruang fiskal untuk yang lebih lebar.
Ia menyebut realokasi MBG memberi ruang fiskal sebesar Rp 200 triliun untuk menopang APBN dan menjaga daya beli masyarakat.
“Dengan realokasi MBG kita punya space fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat. BBM nggak naik, nggak memukul daya beli masyarakat kecil, dan ABN tetap sehat, dan itu yang dibutuhkan sekarang, daya beli masyarakat. Percuma MBG jalan terus, masyarakat bawah tetap susah dan daya beli masyarakat nggak naik-naik,” terangnya.
“Kalau pemerintah berani (memangkas anggaran MBG), ada space Rp 200 triliun untuk kemudian digeser menopang APBN yang sedang defisit. Tapi kalau enggak (tidak memangkas anggaran MBG), ya lagi-lagi pemerintah akan masuk ke opsi berikutnya, defisit melebar, bisa lebih dari 3 persen, atau utang ditambah. Dan lagi lagi hanya demi MBG, fiskal kita dikorbankan,” ujarnya.
Ia pun mengungkapkan dampak besar dari defisit APBN. Jika pengeluaran jauh lebih banyak dari pendapatan, maka ekonomi Indonesia akan terus melemah, beban bunga utang semakin naik, dan kredibilitas ekonomi makro akan semakin buruk di mata investor global.
“Implikasi jangka panjang kalau utang naik, lagi lagi yang menanggung adalah kita, anak-anak muda yang saat ini bertaruh di kondisi ekonomi hari ini,” imbuhnya.
