TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mewacanakan penerapan kebijakan satu hari tanpa mobil (one day no car) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Program ini direncanakan menyasar seluruh pegawai yang bertugas di kantor gubernur maupun kantor dinas di bawah naungan pemerintah provinsi.
Bobby Nasution menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menekan polusi udara dan kemacetan, namun pelaksanaannya masih dalam tahap pengkajian mendalam.
Pihak Pemprov Sumut akan terus memantau kesiapan infrastruktur pendukung sebelum kebijakan ini benar-benar diresmikan bagi ribuan pegawainya.
"Kalau hanya untuk di Kantor Gubernur, Kantor Dinas nah itu mungkin bisa kita terapkan kembali," jelas Bobby Nasution, Kamis (26/3/2026).
Terkait waktu dimulainya wacana ini, Gubernur belum memberikan jawaban yang spesifik mengenai tanggal peluncuran resminya di wilayah Sumatera Utara.
Ia menekankan bahwa kebijakan tingkat provinsi harus mempertimbangkan jangkauan wilayah yang luas, termasuk keberadaan UPT-UPT yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Bobby ingin memastikan bahwa jika aturan ini diterapkan, mobilitas pelayanan publik di daerah tetap berjalan maksimal tanpa hambatan transportasi bagi para ASN.
Evaluasi dari pengalaman sebelumnya di tingkat kota akan menjadi bahan pertimbangan penting guna menyempurnakan skema aturan yang lebih efektif dan efisien.
"Ya gini, kalau di (Pemprov) Sumutkan kita buat kebijakan itukan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Nanti coba kita lihat di UPT-UPT di daerah bagaimana penerapannya," jelasnya.
Sistem one day no car bukanlah hal baru bagi Bobby Nasution, mengingat ia pernah menerapkan aturan serupa setiap hari Selasa saat menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Pada masa itu, program tersebut sempat menuai beragam reaksi, termasuk adanya kendala pengawasan terhadap pegawai yang masih membawa kendaraan secara sembunyi-sembunyi.
Namun, seiring dengan pergantian kepemimpinan, kebijakan satu hari tanpa mobil di lingkungan Pemko Medan resmi dicabut oleh Wali Kota Rico Waas hingga saat ini.
Rencana menghidupkan kembali sistem ini di level provinsi diprediksi akan kembali memicu diskusi hangat mengenai efektivitas serta kesiapan moda transportasi massal bagi para ASN.
(cr5/tribun-medan.com)
