TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Masyarakat Kota Pekanbaru sudah sangat mendambakan, realisasi pembangunan flyover Simpang Panam.

Bahkan janji pemerintah bakal dibangun fisik jembatan layang tersebut, pada tahun 2027 mendatang, jangan sampai meleset.

Sementara pada tahun 2026 ini, penyelesaian pembebasan lahan di sekitar flyover.

Anggota DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan mengingatkan semua pihak, terutama Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau, jangan sampai pembangunan ini justru menimbulkan masalah baru.

"Tentunya semua harus dikaji dengan baik, termasuk dampak terhadap warga dan pelaku usaha di sekitar Simpang Panam. Yang paling fatal itu, soal ganti rugi lahan,” sebut Nurul Ikhsan, Jumat (27/3/2026) kepada Tribunpekanbaru.com.

Lebih dari itu, Nurul juga mengingatkan, agar proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan dan adil. Pemerintah diminta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses tersebut.

"Kita sudah dapat info juga, awal Maret kemarin sudah dilakukan sosialisasi ganti rugi ini. Kita minta tidak ada permainan, apalagi mafia yang mau bermain. Ini harus diantisipasi," tegasnya.

Ya, Simpang Panam dikenal sebagai satu titik lalu lintas tersibuk di Kota Pekanbaru. Karena menjadi pertemuan arus kendaraan dari pusat kota, kawasan pendidikan, serta jalur menuju Kabupaten Kampar.

BPN Pekanbaru sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak di Kantor Camat Tuah Madani, Kamis (5/3/2026).

Sebanyak 45 bidang tanah di Kecamatan Tuah Madani, termasuk lokasi pembangunan Flyover Simpang Panam. Lokasi pembangunan ini berada di dua kelurahan yakni Tuah Madani dan Tuah Karya.

Kepala BPN Pekanbaru, Muji Burohman menyampaikan bahwa total ada 92 bidang tanah yang masuk dalam lokasi pembangunan Flyover Simpang Panam.

"Kami mengingatkan warga sebelum pengukuran nanti, bisa pasang patok," katanya.

Menurutnya, pemilik bidang lahan bisa menyiapkan dokumen tanah. Mereka bisa sampaikan ke tim satgas guna pengukuran jelang proses pembebasan lahan.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR -PKPP Provinsi Riau, Khairul Rizal menyebut, pembangunan fisik Flyover Simpang Panam baru berlangsung pada 2027.

"Tahun 2026 ini fokus dalam pembebasan lahan," paparnya.

Pemprov Riau menyediakan Rp 30 miliar untuk menyelesaikan pembiayaan pembebasan lahan. Ia menyampaikan pemerintah provinsi bakal menambahnya ketika anggaran tersebut belum mencukupi. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).