TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti maraknya praktik pungutan liar yang terjadi di sejumlah destinasi wisata di wilayahnya selama masa libur Lebaran 2026. Fenomena ini ramai dilaporkan dan menjadi perhatian serius karena dinilai berpotensi mengganggu geliat sektor pariwisata.

Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap praktik tersebut. Menurutnya, tindakan seperti itu seharusnya tidak muncul jika semua pihak benar-benar ingin mendorong kemajuan pariwisata di Jawa Barat.

Dedi menjelaskan bahwa momen libur Lebaran menjadi waktu di mana masyarakat Jawa Barat banyak melakukan perjalanan wisata.

Aktivitas itu mencakup kunjungan ke pegunungan, kawasan perkebunan teh, pantai, hingga pusat kuliner, warung, dan area perbelanjaan yang ramai didatangi wisatawan.

Ia menekankan bahwa kehadiran wisatawan sejatinya membawa peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Karena itu, ia mengingatkan agar kedatangan mereka tidak dipersulit, baik dalam perjalanan menuju lokasi maupun saat memasuki area wisata seperti pantai.

"Sehingga banyak sekali daerah yang masuk areal pantai sibuk sekali dengan pungutan, yang pada akhirnya orang malas datang ke situ. Akibatnya para pedagangnya sepi, tak ada pembeli. Untuk itu, semua pihak harus memahami bahwa sikap-sikap yang selalu ingin mengambil keuntungan pada setiap keramaian adalah sikap-sikap bunuh diri," kata Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM melalui Instagramnya, Sabtu (28/3/2026).

Ia juga menyinggung kondisi di lapangan yang kerap terjadi. Ketika pengelolaan parkir dan tiket masuk menjadi peluang berebut keuntungan dengan banyak pintu akses dibuka, namun aspek penataan, kebersihan, perawatan, serta keamanan lingkungan justru tidak mendapatkan perhatian yang sama.

Menurutnya, pola seperti itu berisiko memicu kemiskinan. Ia menilai keindahan suatu destinasi tidak akan berarti apabila tidak dibarengi dengan rasa aman bagi pengunjung.

"Untuk itu saya minta pada seluruh warga Jabar, andaikan ingin Jawa Barat maju, bersikaplah menjadi sikap yang maju, bukan sikap yang terbelakang, sikap yang mementingkan kepentingan sesaat, mengorbankan kepentingan jangka panjang," katanya.

Ia menegaskan bahwa sektor pariwisata hanya bisa berkembang jika dibangun dengan citra positif. Lingkungan wisata yang bebas dari pungutan liar menjadi harapan agar wisatawan merasa nyaman, bukan justru tertekan oleh biaya tambahan yang tidak semestinya.

"Pariwisata hanya akan terbangun dengan citra yang baik. Pariwisata bebas pungutan adalah sebuah harapan, karena orang datang ingin mendapat kenyamanan. Bukan uang Rp20 ribunya, tapi rasa terintimidasi yang membuat warga pariwisata sering kali enggan untuk datang kembali," katanya.

Dedi turut menyinggung video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan liar terhadap wisatawan di Pantai Sayang Heulang, Kabupaten Garut.

Dalam rekaman tersebut, seorang pengendara motor disebut harus membayar Rp45 ribu untuk masuk kawasan wisata, padahal tarif resmi tiket hanya Rp15 ribu, sementara parkir motor sebesar Rp5.000.

"Masuk pantai, jangan terlalu banyak pungutan. Akibatnya orang marah-marah, sehingga keluar kata-kata yang tidak pantas. Marahnya memang tidak pantas, tetapi penyebab kemarahannya pun perkara yang tidak pantas," katanya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Garut beserta seluruh jajarannya segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak terus berulang. Ia menilai kejadian serupa di Pantai Sauang Heulang sudah terlalu sering terjadi dan perlu penanganan serius.

"Kan tidak bagus kalau harus ditangani oleh gubernur. Karena sudah ada camat, kepala desa, wakil bupati. Bahkan wakil bupatinya mantu saya sendiri itu. Tolong beresin ya. Jangan bikin malu Jawa Barat," katanya.