SURYA.CO.ID, PONOROGO – Anggota DPRD Ponorogo, Sunarto, menyoroti proses seleksi terbuka (Selter) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), yang kini telah memasuki tahap akhir.
Panitia Seleksi (Pansel) sebelumnya telah mengumumkan tiga besar calon Sekda melalui pengumuman Nomor: 13/PANSEL/KAB-PO/2026, tentang hasil akhir seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Ponorogo tahun 2026.
Berdasarkan laman resmi BKPSDM Ponorogo, tiga kandidat yang lolos seleksi adalah:
Sementara Imam Bashori (Kepala Inspektorat) yang sebelumnya masuk empat besar, tidak lolos pada tahap uji gagasan dan wawancara.
Sunarto menegaskan, bahwa proses seleksi Sekda harus berjalan transparan dan tidak sekadar formalitas.
“Kalau saya seleksi sekda jangan sekadar formalitas saja. Juga harus transparan,” ungkap Sunarto, Sabtu (28/3/2026).
Ia juga mengingatkan Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, agar memilih kandidat berdasarkan kriteria objektif tanpa adanya intervensi pihak tertentu.
“Meski Plt Bupati Lisdyarita punya hak prerogatif, namun tanpa mengesampingkan objektivitas,” katanya.
Sunarto menilai transparansi dapat ditunjukkan dengan membuka nilai hasil seleksi kepada publik.
“Hasil seleksi sekda yang sudah masuk 3 besar ini nilainya bisa diumumkan, sehingga masyarakat juga berhak mengetahui,” tambahnya.
Menurut Sunarto, pemilihan Sekda baru menjadi momentum penting bagi Pemkab Ponorogo untuk menunjukkan perubahan, terutama pasca adanya peristiwa hukum (OTT).
“Pemilihan Sekda baru harus menjadi titik balik, bukan sekadar kelanjutan dari pola lama. Harus ada perubahan sistem,” urainya.
Sunarto juga menyoroti kabar yang menyebutkan bahwa proses seleksi Sekda hanya formalitas, sebagaimana pernyataan yang diduga disampaikan oleh pihak BKD Provinsi Jawa Timur.
“Jika proses ini hanya formalitas, mengapa seleksi terbuka tetap dilanjutkan. Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi,” tegasnya.
Sunarto mengaku, sorotan ini muncul setelah menerima banyak pertanyaan dari masyarakat, terutama saat momentum Idul Fitri.
“Warga bertanya kepada kami tentang seleksi sekda, termasuk nilai yang tidak diumumkan. Ini yang kami soroti,” pungkasnya.
Seleksi jabatan tinggi pratama seperti Sekda merupakan posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Transparansi dalam proses seleksi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik, serta memastikan pejabat yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas tinggi.
Dalam praktik good governance, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator utama akuntabilitas pemerintahan.
Masyarakat diharapkan ikut mengawasi proses seleksi pejabat publik agar berjalan transparan dan akuntabel. Sementara pemerintah daerah diimbau membuka informasi seleksi secara jelas guna menjaga kepercayaan publik.
