TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 berada di kisaran Rp2,1 triliun hingga Rp2,3 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, Risdianto, menjelaskan bahwa proyeksi keuangan daerah turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional maupun global.
Ia menyebutkan, hingga Februari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sekitar Rp135 triliun.
Situasi tersebut dinilai bisa berdampak pada kebijakan efisiensi anggaran di tingkat daerah.
"Perlu dicermati kondisi nasional. Defisit APBN bisa berimbas pada kebijakan efisiensi di daerah," ujar Sekda Bulungan, Minggu (29/3/2026).
Seiring hal itu, seluruh perangkat daerah diminta melakukan pengendalian dan efisiensi belanja, khususnya pada pos operasional seperti perjalanan dinas, penggunaan listrik, air, bahan bakar minyak (BBM), alat tulis kantor (ATK), hingga kegiatan seremonial.
Sekda menegaskan, anggaran daerah harus difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, serta program strategis lainnya.
"Fokuskan pada hal-hal prioritas dan jaga keseimbangan APBD agar tetap sehat dan berkelanjutan," tegas Risdianto.
Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) 2027, tercatat sebanyak 2.555 usulan masyarakat telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Selain itu, terdapat 1.001 usulan pokok pikiran DPRD dan 41 usulan dari kelompok rentan.
Baca juga: Usai Sidak, Bupati Bulungan Pastikan Harga hingga Stok Sembako di Pasar Induk Tanjung Selor Stabil
Meski demikian, tidak seluruh usulan dapat diakomodasi karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Sekda juga menekankan pentingnya inovasi di setiap perangkat daerah.
Risdianto mendorong agar masing-masing instansi menghadirkan minimal satu inovasi unggulan yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan.
Selain mengandalkan APBD, perangkat daerah juga diminta aktif menjalin komunikasi dan jejaring guna membuka peluang pendanaan dari luar, baik melalui APBN, pemerintah provinsi, maupun sumber lainnya.
Di sisi lain, Pemkab Bulungan tetap memperhatikan pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman.
"Pembangunan harus merata dan berkeadilan, termasuk bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman," tandasnya.
(*)
Penulis : Desi Kartika Ayu
