SURYAMALANG.COM, TRENGGALEK - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya pemutakhiran data bansos agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Dalam kunjungan kerja di Trenggalek, Gus Ipul menyebut 45 persen warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.
Kondisi ini menunjukkan masih banyak kelompok prasejahtera yang luput dari perhatian pemerintah.
Ia menekankan perlunya koordinasi lintas level agar data sosial semakin akurat dan terintegrasi.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya pemutakhiran data masyarakat prasejahtera guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Gus Ipul saat kunjungan kerja di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kelurahan Surodakan, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Minggu (29/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen masyarakat yang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Kondisi tersebut menjadi alasan utama pemerintah terus mendorong pembaruan data secara berkala dan terintegrasi.
"Kabupaten Trenggalek termasuk daerah yang sangat peduli terhadap data. Sudah ada mekanisme yang dibuat dan upaya nyata dalam mengendalikan data yang akurat. Tetapi memang masih perlu dipertajam supaya datanya sama, baik antara pusat, provinsi, maupun daerah," ujar Gus Ipul, Minggu (29/3/2026).
Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan data nasional.
Dalam kebijakan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi satu-satunya lembaga yang mengelola data, sementara kementerian dan pemerintah daerah berperan dalam membantu proses pemutakhiran.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini juga menyoroti keberadaan kelompok masyarakat yang disebutnya sebagai invisible people, yakni warga yang hidup dalam kesulitan namun belum terdata dan belum tersentuh program pembangunan.
"Mereka yang penderitaannya tidak tampak, yang belum terdata, yang tersisihkan selama ini harus bisa kita rengkuh dan rangkul. Mereka perlu perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan agar keluarganya punya masa depan," ungkapnya.
Ia berharap melalui program pemerintah, anak-anak dari keluarga rentan dapat mengenyam pendidikan hingga tuntas, termasuk melalui program Sekolah Rakyat, sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
Pemutakhiran data yang melibatkan banyak pihak juga diharapkan mampu meminimalisasi praktik gratifikasi atau intervensi tertentu agar seseorang bisa masuk dalam daftar penerima bantuan.
"Kita tidak boleh menyerah. Pemutakhiran ini harus dilakukan berulang-ulang. Saya yakin jika bupati bekerja bersama kepala desa, operator desa, RT, RW, dan dusun, maka data kita akan makin akurat. Mereka yang tidak memenuhi kriteria akan tersisih atau dengan sendirinya mengundurkan diri," terang Sekjen PB Nahdlatul Ulama ini.
Gus Ipul menegaskan, data sosial bersifat dinamis sehingga membutuhkan koordinasi berjenjang dan berkelanjutan. Perubahan kondisi masyarakat terjadi setiap hari, mulai dari kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perubahan tingkat kesejahteraan.
"Karena itu perlu koordinasi dan sinkronisasi mulai dari RT, RW, dusun, desa melalui musyawarah, kemudian ke kelurahan, Dinas Sosial, ditandatangani bupati hingga ke pusat. Semua pihak ini strategis untuk menghadirkan data yang akurat," jelasnya.
Selain melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Sosial juga membuka partisipasi masyarakat melalui berbagai saluran pelaporan agar bantuan pemerintah, baik bansos maupun subsidi sosial, benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
