TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sejumlah negara mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM) imbas terganggunya jalur distribusi minyak di Selat Hormuz akibat perang Israel-Amerika Serikat Vs Iran. Ancaman kriris pun kini dihadapi Indonesia.
Untuk mengantisipasi krisis energi ini, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mendorong agar dilakukan realokasi anggaran oleh pemerintah untuk subsidi BBM.
Program yang memakan anggaran jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara bisa dialihkan ke kebutuhan energi.
"Nah program prioritas yang ada, yang besar-besar, itu memang harus lebih dikaji mana yang lebih bisa direalokasi. Walaupun tidak semua, mungkin sepuluh persennya saja yang direalokasi. Artinya tidak mengganggu kepada tujuan prioritas nasional," ujarnya kepada Tribunnews.com, Minggu 29 Maret 2026.
Baca juga: BBM Non Subsidi Naik, Ini Rincian Harga Terbaru di Bali, Pertamax Tembus Rp12.300
Pemerintah diminta lebih cermat dalam membuat kebijakan nantinya demi menjaga fiskal dalam negeri tetap aman.
Kalaupun harus menempuh menaikkan subsidi BBM, dia berharap upaya tersebut ditempuh di paling akhir, setelah seluruh opsi sudah dilakukan.
"Jadi harus ketemu win-win-nya. Soalnya kalau yang ini nggak mau ngalah, itu nggak mau ngalah, ya susah juga kan, sedangkan kita tetap harus menyelamatkan APBN kita," ucap dia.
Telisa pun berharap pemerintah tak menaikkan harga BBM sebagai solusi mengatasi krisis. Dikhawatirkan dampaknya sangat besar jika harga BBM naik.
"Harapannya ini temporer sehingga opsi menaikkan harga BBM, sekali lagi, adalah opsi yang terakhir," tandas Telisa.
Diketahui, konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global.
Beberapa negara tetangga seperti halnya Singapura, Vietnam, Kamboja hingga Filipina sudah merespons dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pemerintah Kamboja sudah menyesuaikan harga BBM sebesar 10 persen ke angka USD1,05 per liternya.
Sementara Vietnam, kemudian Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan di kisaran 6 persen hingga 8 persen.
Di tengah krisis energi global, Pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk meredam dampak krisis.
Pemerintah baru sebatas memberikan pernyataan terkait keterbatasan suplai BBM dan wacana pengaturan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kegiatan sekolah dari rumah.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengingatkan, konflik Timur Tengah yang berkepanjangan berpotensi memperburuk kondisi pasokan energi global dan memicu krisis ekonomi yang lebih luas.
"Semakin lama perang terjadi, semakin terganggu pasokan minyak mentah secara global dan harga minyak bisa semakin tinggi. Terlebih sudah ada pernyataan dari Arab Saudi untuk mengurangi ekspor minyak ke Asia per April 2026. Selat Hormuz pun masih tidak bisa dilalui oleh semua kapal. Eskalasi konflik ini menimbulkan ancaman kelangkaan minyak mentah, terutama ke negara Asia yang memang pengirimannya melalui selat Hormuz," tutur Nailul.
Saat energi mulai langka dan harganya akan semakin sulit dikendalikan hingga pada akhirnya inflasi global yang baik tajam tidak bisa dibendung.
"Ketika barang semakin langka, harga semakin tidak terkendali, inflasi global semakin tinggi, krisis ekonomi global menjadi tidak terhindari. Barang-barang impor akan semakin mahal," imbuhnya.
Menurut Nailul, kondisi ini akan memberikan tekanan besar bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia yang saat ini berstatus sebagai net importir minyak mentah.
Pemerintah harusnya khawatir terkait dengan cadangan energi nasional dan dampak dari perang di Timur Tengah tersebut.
"Cadangan energi nasional kita lebih rendah dibandingkan Jepang, namun Jepang lebih responsif. Indonesia masih belum mengeluarkan kebijakan yang bisa mengurangi dampak dari perang ini," ucap Nailul Huda.
Pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama dalam mengantisipasi lonjakan harga energi dan dampaknya terhadap inflasi.
Nailul menerangkan, tanpa langkah mitigasi yang cepat dan terukur, dampak krisis energi global berpotensi menjalar ke berbagai sektor, mulai dari industri hingga daya beli masyarakat.
Pemerintah didorong untuk segera menyiapkan kebijakan antisipatif guna menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
"Sudah sewajarnya pemerintah khawatir dengan kondisi ini. Jika tidak khawatir, maka rakyat yang akan semakin khawatir karena pemerintahan yang tidak kredibel. Barang-barang akan semakin mahal, terutama barang impor dan barang yang membutuhkan bahan baku dan bahan penolong dari impor. Akan ada kenaikan dari imported inflation," ungkapnya. (tribunnews.com)
