TRIBUNPALU.COM, PALU - Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juni hingga Oktober di wilayah Sulawesi Tengah.

Kondisi itu berpotensi memicu krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan kesehatan masyarakat.

Sebagai fungsi pengawasan DPR RI, Matindas J Rumambi mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan mitigasi terintegrasi sejak dini.

“Puncak kemarau dari BMKG harus direspons dengan kesiapan konkret. Seluruh instrumen pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten harus mampu memitigasi resiko," ucap Matindas J Rumambi via Whatsapp, Senin (30/3/2026).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu mendorong kesiapan infrastruktur dan sistem distribusi air bersih, mencakup optimalisasi sumber air, ketersediaan air bersig, hingga pemetaan wilayah rawan kekeringan agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.

“Ketersediaan air bersih adalah kebutuhan dasar. Pemerintah daerah harus menjamin distribusinya berjalan lancar, terutama bagi masyarakat di wilayah yang paling terdampak,” ujar Matindas.

Baca juga: Matindas J Rumambi Salurkan 1.000 Paket Sembako dan Tanam Pohon di Palu-Sigi

Ketua PDIP Sulteng itu juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak kesehatan akibat suhu ekstrem, seperti dehidrasi dan heat stroke.

Edukasi publik terkait pola hidup sehat, kecukupan cairan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia harus menjadi prioritas.

Selain itu, sektor pertanian juga perlu melakukan penyesuaian melalui pengaturan jadwal tanam serta penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kering, guna menjaga produktivitas dan ketahanan pangan.

“Kita harus memastikan masyarakat tidak hanya bertahan, tetapi juga terlindungi dalam pemenuhan kebutuhan dasar" tegasnya

Legislator Sulteng itu akan melakukan fungsi pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi puncak kemarau, guna memastikan seluruh langkah mitigasi berjalan efektif dan masyarakat mendapatkan perlindungan maksimal.(*)