BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di tengah kinerja ekonomi dan fiskal yang solid, Kalimantan Selatan justru menghadapi ujian baru: tekanan inflasi yang melampaui rata-rata nasional, menuntut penguatan strategi pengendalian harga di tingkat daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menyampaikan, pihaknya mencatat kondisi ekonomi daerah tetap menunjukkan performa positif hingga awal 2026.
Pertumbuhan ekonomi Kalsel pada Triwulan IV 2025 mencapai 5,46 persen (yoy), menjadi yang tertinggi ketiga di regional Kalimantan, sekaligus mencerminkan daya tahan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
Dari sisi fiskal, jelasnya, realisasi Belanja Negara hingga Februari 2026 mencapai Rp 4,55 triliun atau 15,25 persen dari total pagu Rp 29,81 triliun. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mendominasi dengan nilai Rp 3,69 triliun.
Sementara, kinerja APBD juga mencatatkan surplus sebesar Rp 1,87 triliun, menunjukkan ruang fiskal yang cukup kuat untuk menopang program pembangunan daerah.
Namun, di balik capaian tersebut, tantangan pengendalian inflasi menjadi sorotan utama. Pada Februari 2026, inflasi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 5,97 persen (yoy), jauh di atas angka nasional yang berada di level 4,76 persen (yoy).
Secara bulanan, inflasi Kalsel juga lebih tinggi, yakni 0,86 persen dibandingkan nasional sebesar 0,68 persen.
Tekanan inflasi tahunan terutama dipicu oleh kenaikan tarif listrik, emas perhiasan, dan beras. Sementara secara bulanan, lonjakan harga emas perhiasan, daging ayam ras, dan ikan nila menjadi faktor dominan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga di daerah tidak hanya dipengaruhi faktor musiman, tetapi juga dinamika pasokan dan distribusi komoditas utama.
Di sisi lain, neraca perdagangan Kalsel masih mencatatkan surplus sebesar 752,34 juta dolar AS hingga Februari 2026, meski mengalami kontraksi 20,01 persen (yoy).
Penurunan ini dipengaruhi melemahnya ekspor komoditas unggulan seperti batubara dan CPO, sementara impor justru meningkat, terutama pada komoditas minyak petroleum.
Catur menegaskan, kondisi ini perlu direspons dengan penguatan sinergi pengendalian inflasi di daerah.
Diperlukan langkah-langkah pengendalian yang lebih terarah, terutama dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok.
Upaya pengendalian terus dilakukan melalui langkah strategis TPID, seperti Operasi Pasar Murah yang telah menyalurkan 13,20 ribu ton beras SPHP.
Serta pemantauan stok pangan menjelang bulan Ramadan untuk menjaga stabilitas harga di pasar-pasar utama seperti Pasar Sentra Antasari dan Pasar Beras Muara Kelayan di Banjarmasin.
(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)
