TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Jepang untuk berperan aktif sebagai mediator dalam meredam ketegangan global.
Langkah ini diambil menyusul kondisi dunia yang dinilai penuh dengan ketidakpastian dan ancaman konflik.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat joint statment dengan PM Jepang Sanae Takaichi di Istana Akasaka, Tokyo, pada Selasa (31/3/2026) pagi.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa kedua negara memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya deeskalasi di wilayah-wilayah yang sedang bergejolak.
"Kunjungan saya ke Jepang di tengah dunia yang penuh tantangan penuh ketidakpastian, bahkan penuh bahaya, kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi," ujar Prabowo.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya menyerukan perdamaian, akan tetapi juga siap mengambil langkah konkret di meja perundingan jika dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bertikai.
"Kamipun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian," tegasnya.
Kekhawatiran terhadap situasi keamanan dunia menjadi alasan mengapa kerja sama kedua negara diperkuat. Prabowo menilai hubungan Jakarta-Tokyo dapat menjadi barometer stabilitas bagi kawasan Asia.
"Kami sangat prihatin dengan keadaan ini dan di tengah ketidakpastian itu hubungan baik, kerja sama antara Indonesia dan Jepang adalah contoh kolaborasi yang mengarah dan menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan kita," tambahnya.
Selain isu keamanan, Prabowo juga menyoroti penguatan ekonomi sebagai fondasi stabilitas. Sebaliknya, eks Danjen Kopassus itu mendorong percepatan amandemen Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) untuk memperlancar arus investasi.
Menurutnya, pemerintah Indonesia juga membuka pintu lebar bagi perusahaan Jepang untuk terlibat dalam proyek energi terbarukan, nuklir, serta hilirisasi mineral kritis dan rare earth.
"Kami juga akan mendorong Asia Zero Emission Community, di mana perusahaan-perusahaan Jepang terlibat di Indonesia dan kami akan mempercepat dan membantu debottlenecking proyek-proyek yang ada," pungkasnya.
Baca juga: Pesawat Sipil Iran Diduga Diserang AS di Bandara Internasional Mashhad
Sementara itu, di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Pakistan tampil sebagai aktor kunci dengan menawarkan diri sebagai mediator diplomatik.
Didukung oleh Turki dan Mesir, Islamabad kini aktif menjembatani komunikasi antara Washington dan Teheran guna mendorong tercapainya gencatan senjata.
Langkah ini menegaskan bahwa di balik eskalasi militer yang semakin terbuka, jalur diplomasi masih terus diupayakan.
Pakistan dinilai memiliki posisi strategis untuk memainkan peran tersebut, mengingat rekam jejaknya sebagai penengah dalam berbagai konflik global.
Peran Pakistan sebagai mediator bukan hal baru. Sejarah mencatat, pada 1971 negara ini menjadi penghubung komunikasi antara Amerika Serikat dan China pada era Presiden Richard Nixon.
Upaya tersebut menjadi titik balik penting dalam hubungan kedua negara dan mengubah peta geopolitik dunia saat Perang Dingin.
Pada dekade 1980-an, Pakistan kembali memainkan peran penting dalam proses diplomasi yang menghasilkan Geneva Accords, yang membuka jalan bagi penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan.
Dalam periode ini, Pakistan tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga terlibat langsung dalam dinamika konflik kawasan.
Peran tersebut berlanjut hingga era modern. Pakistan terlibat dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Taliban yang menghasilkan Doha Agreement pada 2020.
Selain itu, Islamabad juga beberapa kali mencoba menjembatani hubungan antara Arab Saudi dan Iran.
Dalam konflik terbaru, Pakistan kembali mengambil posisi serupa dengan tantangan yang jauh lebih besar.
Sejak dimulainya operasi militer oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada awal 2026, komunikasi intensif terus dilakukan oleh Islamabad dengan berbagai pihak.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dilaporkan menjalin kontak langsung dengan Presiden Iran. Sementara itu, jajaran militer Pakistan juga melakukan komunikasi dengan Presiden AS Donald Trump.
Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengonfirmasi bahwa negaranya menjadi perantara penyampaian proposal gencatan senjata 15 poin dari Amerika Serikat kepada Iran.
Baca juga: AS Berencana Kuras 400 Kg Uranium dari Iran, Khawatir Teheran Bangun Senjata Nuklir
Proses komunikasi berlangsung secara tidak langsung, di mana pesan dari Washington disampaikan ke Teheran melalui Pakistan, begitu pula sebaliknya.
Meski Iran secara resmi membantah adanya negosiasi langsung, respons terhadap proposal tersebut menunjukkan bahwa ruang diplomasi masih terbuka.
Keunggulan Pakistan terletak pada posisinya yang unik.
Negara ini memiliki hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat, kedekatan geografis dan historis dengan Iran, serta relasi erat dengan negara-negara Teluk.
Kondisi ini menjadikan Pakistan sebagai salah satu pihak yang dapat diterima oleh semua aktor dalam konflik.
Namun, peluang keberhasilan mediasi ini masih penuh tantangan.
Perbedaan kepentingan, tuntutan masing-masing pihak, serta eskalasi militer yang terus meningkat membuat proses negosiasi berjalan rapuh.
Meski demikian, kehadiran Pakistan sebagai mediator tetap memberikan harapan akan de-eskalasi di tengah konflik yang kian meluas.
