TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjamin pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah Sulbar tetap dalam kondisi normal.

Ketua Hiswana Migas Sulbar, Rukmana Salim, menegaskan hingga saat ini tidak ada pengurangan kuota kiriman dari pihak Pertamina ke SPBU-SPBU yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar.

Rukmana menjelaskan rata-rata pasokan harian untuk seluruh jenis BBM di Sulbar berada di angka yang cukup besar guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca juga: SPBU Polohu Mamuju Tengah Pastikan Stok BBM Aman, Warga Diimbau Tak Panik

Baca juga: Musrenbang RKPD 2027 Pasangkayu Digelar di Pantai, Kartini: Inovasi di Tengah Efisiensi

"Kalau tidak salah, total keseluruhan itu sekitar 180.000 liter atau sekitar 180 ton per harinya. Bahkan kuota harian kita bisa sampai 200 ton per hari," ujar Rukmana saat dikonfirmasi Selasa (31/3/2026).

Angka tersebut mencakup seluruh jenis produk BBM, mulai dari pertalite, solar, pertamax Series, dan produk lainnya.

Menanggapi isu kelangkaan yang sering memicu antrean panjang, Rukmana mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. 

Ia memastikan Pertamina terus mendorong ketahanan stok di tingkat penyalur.

"Masyarakat tidak perlu panik karena ketersediaan BBM ada terus. Malah kami dari pihak swasta diminta Pertamina untuk selalu siap modal kerja agar pengisian ke SPBU berjalan terus tanpa hambatan," tambahnya.

Terkait isu kenaikan harga BBM yang beredar di masyarakat, Rukmana mengaku belum menerima informasi resmi mengenai perubahan harga untuk BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar).

Namun, ia tidak menampik adanya potensi penyesuaian harga pada segmen BBM non-subsidi (seperti Pertamax, Dexlite, dan Pertamina Dex) mengikuti fluktuasi harga minyak dunia dan harga industri.

"Kalau isu kenaikan, saya belum dapat info pastinya. Tapi kemungkinan yang naik itu BBM non-subsidi karena mengikuti harga industri yang fluktuatif. Untuk yang subsidi, Insya Allah tetap dipertahankan oleh pemerintah," jelas Rukmana.

Ia menambahkan kenaikan pada sektor BBM industri memang memungkinkan terjadi lebih signifikan mengingat kondisi pasar energi global saat ini, sementara harga BBM subsidi merupakan wewenang penuh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi