TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemkab Wonosobo hingga kini belum mengambil kebijakan terkait penerapan work from home (WFH) maupun work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kepala BKD Kabupaten Wonosobo, Iwan Widayano menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih sebatas wacana dan belum diputuskan secara resmi oleh pemerintah daerah.

“Sampai saat ini kami belum WFH ataupun WFA,” kata Iwan kepada Tribunjateng.com, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, penerapan WFH atau WFA tidak bisa dilakukan secara menyeluruh karena harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing perangkat daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Baca juga: Pedagang Kecipratan Berkah Festival Balon Udara Wonosobo, Sukses Dongkrak Wisata Lebaran

• Pasca Lebaran Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Wonosobo Dipercepat

“Misal kalau perangkat daerah pelayanan juga tidak mungkin,” ujarnya.

Iwan menjelaskan, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu kebijakan resmi dari pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait fleksibilitas kerja ASN.

“Surat edaran itu harus ada, melihat SE-nya Kemendagri, kemudian KemenPAN-RB juga seperti apa,” jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi di tingkat provinsi, sebagian besar kepala daerah di Jawa Tengah belum menerapkan kebijakan WFH atau WFA.

Meski belum diterapkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut bisa dijalankan ke depannya, dengan catatan adanya sistem yang jelas untuk mengukur kinerja ASN.

“Kalaupun memungkinkan, harus dengan rumusan,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan, fleksibilitas kerja harus tetap diiringi dengan indikator kinerja yang terukur.

“Laporan kinerja harianya juga harus bisa disampaikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Iwan menilai, pengalaman penerapan WFH saat pandemi Covid-19 menunjukkan tidak semua pekerjaan ASN bisa dilakukan dari rumah.

“Misalnya saat saya di Inspektorat, ada saat melakukan audit pemeriksaan, itu tidak mungkin dilakukan dari rumah,” jelasnya.

Namun untuk pekerjaan administratif, fleksibilitas kerja dinilai masih memungkinkan dilakukan.

Di tengah isu efisiensi anggaran, Iwan memastikan hingga kini belum ada rencana pengurangan jumlah ASN di Wonosobo, baik PNS maupun PPPK.

Baca juga: Dari Artefak Kuno hingga Warisan Budaya, Museum Daerah Wonosobo Jadi Ruang Edukasi Baru

• Untuk Pertama Kalinya, Tahun Ini Jemaah Calon Haji Asal Wonosobo Terbang dari Yogyakarta

“Sampai saat ini di Wonosobo belum ada semacam itu,” tegasnya.

Dia menyebut, langkah yang lebih realistis adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai.

Terkait wacana penghematan energi, seperti penggunaan sepeda atau berjalan kaki ke kantor, Iwan menilai hal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di Wonosobo.

“Saya pribadi tidak masalah. Tapi memang budaya jalan kaki dan naik sepeda masih sangat kurang,” kata Iwan.

Selain itu, keterbatasan transportasi umum juga menjadi kendala bagi ASN.

“Moda transportasi umum itu masih minim juga,” lanjutnya.

Sementara itu, pasca libur Lebaran, aktivitas ASN di Lingkungan Pemkab Wonosobo tetap berjalan normal seperti biasa.

Mayoritas pegawai kembali masuk kerja dan menjalankan tugas di kantor masing-masing, dengan tingkat kedisiplinan yang dinilai tetap terjaga.

“Ada beberapa yang ambil cuti, seajuh ini Wonosobo aman di sisi kedisiplinan masih bagus,” pungkasnya. (*)