WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dinilai sebagai langkah yang wajar di tengah tekanan global akibat memanasnya konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI), Anggawira.
Memanasnya konflik geopolitik itu berdampak langsung pada lonjakan harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan utama dalam penentuan harga BBM di dalam negeri.
Anggawira mengatakan, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak bisa dilepaskan dari dinamika pasar energi global yang saling terhubung.
Baca juga: Ada Isu BBM Bakal Naik Jadi Rp16.500, Ini Kata Bahlil dan Pertamina
Dia menilai, Indonesia tidak memiliki kendali penuh atas fluktuasi harga minyak dunia yang saat ini mengalami tekanan signifikan.
"Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari," kata Anggawira dalam keterangan resminya, Selasa (32/3/2026).
"Harga BBM non-subsidi pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik," lanjutnya.
Ia menjelaskan, harga minyak jenis Brent yang telah bergerak di kisaran 100 hingga 115 dollar AS per barel, bahkan sempat lebih tinggi akibat gangguan di Selat Hormuz, memberikan tekanan besar terhadap harga BBM dalam negeri.
Baca juga: Lakukan Aksi Earth Hour 2026, Pertamina Catat Penghematan Energi Setara 2.000 Liter BBM
Kondisi ini membuat ruang penyesuaian harga menjadi terbuka jika tren tersebut bertahan.
Saat ini harga BBM non-subsidi seperti Pertamax berada di kisaran Rp 12.300 per liter, Dexlite Rp 14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp 14.500 per liter.
Jika harga minyak dunia tidak kunjung turun, maka penyesuaian harga dinilai menjadi langkah rasional untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi.
Anggawira menilai, kenaikan harga BBM non-subsidi yang masih tergolong wajar berada pada kisaran 5 hingga 10 persen.
Baca juga: BBM Aman di Tengah Gejolak Dunia: Pakar ITS Puji Manajemen Energi Nasional, Tapi Jangan Terlena
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan penyesuaian secara bertahap guna meminimalkan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
"Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM non-subsidi berada di kisaran 5–10 persen, artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp 12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp 12.900–13.500 per liter," ujarnya.
Dia mengatakan, dari sisi dunia usaha, kenaikan harga BBM memang akan berdampak pada peningkatan biaya operasional, terutama di sektor transportasi dan logistik.
Namun, kondisi ini juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi dalam penggunaan energi.
"Untuk sektor trucking, logistik, pelayaran, bus, travel, hingga distribusi barang, komponen BBM bisa mencapai 30–40?ri total biaya operasional," kata Anggawira.
Bertahap dan Rasional
Pakar kebijakan publik sekaligus dosen Fisip Universitas Parahiyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai, kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi logis dari sistem energi global yang terintegrasi.
Menurut dia, fenomena ini mencerminkan adanya transmisi harga dari pasar internasional ke domestik.
"Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung," ujar Kristian.
Dalam perspektif kebijakan publik, kenaikan harga tersebut bukan semata-mata keputusan internal pemerintah, melainkan respons terhadap meningkatnya risiko pasokan dan ketidakpastian global.
Karena itu, kebijakan penyesuaian harga perlu dilihat secara lebih luas dalam konteks stabilitas energi nasional.
Kristian menambahkan, batas kenaikan harga yang masih dapat ditoleransi perlu mempertimbangkan daya serap ekonomi masyarakat serta potensi dampaknya terhadap inflasi.
Secara empiris, kenaikan dalam kisaran tertentu masih dapat dikelola tanpa menimbulkan gejolak besar.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa masyarakat perlu bersikap rasional dalam menghadapi situasi ini, termasuk dengan menghemat konsumsi energi dan menyesuaikan pola pengeluaran rumah tangga.
“Pemerintah juga diharapkan mampu merespons dengan kebijakan yang transparan, bertahap, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan," katanya.
Dengan demikian, kata dia, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak hanya dipandang sebagai tekanan ekonomi semata.
Kenaikan harga BBM juga momentum untuk mendorong efisiensi energi dan mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia. (m27)
