TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banyumas menyampaikan, saat ini belum ada rencana pembangunan daerah yang terdampak isu efisiensi anggaran akibat gejolak ekonomi global.

Target pembangunan masih sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan di tahun 2025.

Kepala Bapperida Banyumas, Dedy Noerhasan mengatakan, sampai saat ini dia belum menerima informasi secara resmi adanya efisiensi atau pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat. Pemotongan dana transfer terakhir dilakukan di tahun 2025 untuk anggaran tahun 2026, terpotong sekira Rp 300 miliar. 

"Nanti kita lihat, ini baru prediksi (pemotongan anggaran dampak ekonomi global)," katanya, Selasa (31/03/2026).

Dedy mengatakan, isu yang sudah berkembang adanya rencana kenaikan BBM. Jika benar ada kenaikan BBM, maka pastinya akan berdampak terhadap kegiatan proyek pembangunan. Dia mencontohkan, seperti dalam perbaikan jalan atau pengiriman bahan material.

Baca juga: Nasib PPPK Kabupaten Banyumas Dibayangi Isu PHK Karena Efisiensi Anggaran

Baca juga: Jaringan Obat Terlarang Kiriman Jakarta Digerebek di Banyumas, 1.055 Butir Disita

"Kami siapkan antisipasinya. Untuk OPD yang lain, saya kira juga akan melakukan efisiensi dalam penggunaan BBM dan sebagainya," ungkapnya. 

Dedy menjelaskan, sampai saat ini belum ada perubahan rencana dalam pembangunan di tahun 2026. Pada tahun 2025 ada penurunan dana transfer, tetapi sudah disesuaikan dengan target yang harus tercapai di tahun 2026.

Ia menilai, jika nantinya ada penyesuaian karena dampak ekonomi global ini, maka akan dilakukan di perubahan 2026.

"Bisa jadi penyesuaiannya di perubahan 2026 dan untuk perencanaan di tahun 2027. Sampai saat ini kami masih menunggu kepastian," ujarnya. 

Menurut Dedy, Pemkab Banyumas sudah memiliki cara dalam menyiasati pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat, yaitu dengan alternatif pembiayaan.

Caranya dengan meningkatkan lebih banyak anggaran dari non APBD.

Dia mencontohkan, Pemkab Banyumas pada 2025 berhasil menggunakan anggaran non APBD sebanyak Rp 290 miliar atau hampir Rp 300 miliar. 

"Itu yang non APBD yang menggunakan CSR. Itu yang akan kami optimalkan dan menjadi salah satu kebijakan dari provinsi juga," jelasnya.

Dedy optimistis, Pemkab Banyumas bisa mengoptimalkan pembiayaan melalui anggaran non APBD. 

"Jadi mengoptimalkan pembiayaan dengan dana-dana CSR, dana-dana pusat untuk pembangunan Banyumas," katanya.  (Fajar Bahruddin Achmad)