TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora segera mengisi sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang saat ini masih kosong. 

Bupati Blora, Arief Rohman, mengatakan pihaknya saat ini tengah mematangkan proses pengisian bersama Wakil Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Ini sedang kita godok bersama Bu Wakil dan TAPD, segera akan kita isi untuk jabatan-jabatan yang kosong," katanya, Selasa (31/3).

Lebih lanjut, Bupati Arief menyampaikan akan melibatkan pihak ketiga guna memastikan transparansi dan profesionalitas. 

"Sesuai dengan arahan KPK kemarin, nanti kita akan menggandeng Mabes Polri untuk pengisian yang jabatan eselon dua yang kosong. Ini segera kita akan lakukan itu. Jadi pihak ketiga yang kita gandeng nanti melibatkan Mabes Polri dan perguruan tinggi kemungkinan UNS," terangnya.

Baca juga: Pemkab Blora Masih Kaji Kebijakan WFH, Bupati Arief Ajak ASN Bersepeda Saat ke Kantor 

Baca juga: Masih Ada 6 Jabatan Pimpinan OPD Pemkab Blora yang Kosong, Kapan Terisi?

Bupati Arief menegaskan, proses seleksi akan dilakukan secara profesional dengan mengacu pada sistem merit (merit system), yakni berbasis kompetensi dan kinerja. Pihaknya juga memastikan tidak akan ada praktik jual beli jabatan dalam pengisian posisi tersebut. Bahkan, pihaknya membuka ruang pelaporan jika ditemukan indikasi pelanggaran.

"Kita berkomitmen sesuai ketentuan bahwa tidak boleh ada jual beli jabatan. Kalau ada yang melakukan itu, tolong dilaporkan ke kami," tegasnya.

Diketahui hingga akhir Maret 2026, tercatat ada lima posisi yang belum terisi, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi enam pada awal April 2026 mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Blora, Heru Eko Wiyono, mengatakan kekosongan jabatan tersebut terjadi akibat faktor purna tugas (pensiun) serta pergeseran pejabat ke posisi lain.

"Bulan Maret ini ada lima jabatan kosong. Kemudian per 1 April bertambah satu lagi dari Bapperida memasuki masa pensiun, jadi total ada enam," katanya.

Adapun sejumlah posisi yang saat ini mengalami kekosongan JPT di antaranya Sekretariat DPRD (Setwan), Kepala Dinas Kepala Dalduk KB, Kepala Dinrumkimhub, Kepala DPUPR, BPBD, serta Kepala Bapperida.

Heru menjelaskan, kekosongan tersebut disebabkan beberapa faktor, seperti rotasi atau pergeseran jabatan, dan ada yang pensiun.

"Semua kekosongan ini sudah diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), sehingga secara operasional tidak ada gangguan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, penunjukan Plt dilakukan secara periodik dengan masa jabatan rata-rata enam bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut belum ada pejabat definitif yang ditetapkan, maka posisi Plt dapat diganti kembali sesuai kebutuhan.

Terkait pengisian jabatan definitif, Heru menyebut pihaknya masih menunggu arahan dari Bupati Blora. 

"Kami masih menunggu perintah beliau (Pak Bupati)," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal dengan adanya pejabat pelaksana tugas di masing-masing posisi tersebut.

"Tidak ada gangguan. Karena sudah ada Plt makanya program yang ada dijalankan oleh PLT," paparnya. (M Iqbal Shukri)