TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah pusat menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari setiap pekan, yakni setiap Jumat. 

Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi energi di tengah dinamika konflik global yang berdampak pada kondisi ekonomi dan energi dunia.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Selain menerapkan WFH satu hari dalam sepekan, pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas serta mendorong ASN untuk memanfaatkan transportasi publik sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Menanggapi kebijakan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura (Untan), Zulkarnaen, menilai WFH merupakan bentuk adaptasi pemerintah dalam menghadapi tantangan global yang memengaruhi stabilitas energi dan ekonomi.

Menurutnya, kebijakan WFH kali ini berbeda dengan penerapan saat pandemi COVID-19. Jika sebelumnya lebih berorientasi pada pembatasan mobilitas karena faktor kesehatan, kini WFH diarahkan pada efisiensi energi sekaligus transformasi budaya kerja.

“WFH ini merupakan respons adaptif pemerintah dalam menghadapi dinamika global. Bedanya dengan masa pandemi, indikatornya tidak hanya soal penghematan, tetapi juga bagaimana pelayanan publik tetap berjalan dan sektor ekonomi tetap bergerak,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Kalbar Tegaskan Pemprov Kalbar Siap Terapkan Aturan WFH ASN Setiap Jumat

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga mendorong transformasi budaya kerja menuju sistem yang lebih digital. ASN dituntut mampu menguasai teknologi dan memaksimalkan layanan berbasis digital agar kinerja tetap optimal meskipun bekerja dari rumah.

“Penguasaan digitalisasi menjadi penting. Suka tidak suka, budaya kerja sekarang memang harus berbasis digital,” katanya.

Selain efisiensi energi, menurutnya program WFH juga berpotensi menekan anggaran pemerintah, misalnya melalui pengurangan kegiatan rapat tatap muka, perjalanan dinas, maupun kegiatan seremonial yang tidak terlalu mendesak.

Zulkarnaen menilai penghematan tersebut dapat dialihkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan sektor strategis lainnya.

“Penghematan anggaran harus berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan. Jangan sampai ada WFH tetapi pembangunan dan pelayanan publik justru terhambat,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan geopolitik global. (*)

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!