Oleh: Iskandarsyah bin Syarifuddin*)
Dunia maya dan warung kopi di Aceh mendadak riuh. Pemicunya tunggal, pelantikan putra Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) yakni Sunnyl Iqbal, sebagai Komisaris Utama PT Pema Global Energi (PGE).
Seketika, barisan pengkritik muncul dengan narasi moralitas, etika, hingga tudingan nepotisme. Namun, mari kita tarik napas sejenak dan berpikir jernih.
Sejak kapan menjadi anak seorang pemimpin adalah sebuah dosa yang mengharamkan hak seseorang untuk mengabdi pada daerahnya?
Baca juga: Kisah Pilu WNI Diduga Jadi “Budak” di Melbourne Australia, Disiksa dan Dieksploitasi Pasutri
Menghakimi seseorang hanya dikarnakan garis keturunan (nasab) sebelum ia sempat bekerja adalah bentuk diskriminasi intelektual yang kerdil.
Secara legalitas formal, tidak ada satu pun pasal dalam undang-undang kita yang melarang putra seorang pejabat menduduki jabatan profesional di BUMD, selama ia memiliki kompetensi dan memenuhi syarat administratif.
Baca juga: Krisis di Darat, Rezeki di Laut: Paradoks Ekonomi Indonesia di Era El Nino
Jika hukum tidak melarang, maka yang tersisa hanyalah sentimen subjektif yang dibungkus dengan embel-embel nepotisme dan juga pelanggran etika yang dipaksakan.
Publik sering kali memiliki standar ganda.
Kita memuja kisah sukses Singapura, namun sering lupa bahwa Lee Kuan Yew menempa putranya, Lee Hsien Loong.
Melalui berbagai posisi strategis nasional sebelum akhirnya ia membawa Singapura tetap menjadi raksasa ekonomi dunia.
Apakah warga Singapura meributkan "anak siapa dia"? Tidak, mereka melihat hasil kerja dan keberlanjutan visi.
Baca juga: Syech Muharram Ingin Petani Aceh Besar Panen Dua Kali Setahun
Di Amerika Serikat, simbol demokrasi dunia, John F. Kennedy tanpa ragu menunjuk adiknya, Robert Kennedy, sebagai Jaksa Agung.
Kennedy tahu bahwa untuk mengeksekusi visi besar yang revolusioner.
Ia membutuhkan orang yang memiliki loyalitas mutlak dan kesamaan visi—sesuatu yang sering kali hanya ditemukan pada lingkaran terdalam atau keluarga yang tumbuh dalam kultur kepemimpinan yang sama.
Baca juga: Satreskrim Polres Aceh Selatan Ungkap Curanmor, 4 Unit Sepmor Diamankan dalam Sepekan
Begitu pula dengan Justin Trudeau di Kanada atau Ferdinand Marcos Jr. di Filipina; mereka adalah bukti bahwa "DNA kepemimpinan" adalah aset bangsa, bukan beban negara.
Seorang anak pemimpin pastinya tumbuh dan membesar di "inkubator kebijakan".
Sejak kecil, mereka telah terbiasa menghirup udara diplomasi, menyaksikan bagaimana keputusan sulit diambil, dan memahami beban tanggung jawab publik jauh sebelum orang awam mempelajarinya di bangku kuliah.
Pengalaman hidup ini dan privilege positif seperti ini tidak bisa dibeli dengan gelar sarjana bahkan Ph.D sekalipun.
Baca juga: Dalam Satu Malam, Polisi Ungkap 3 Kasus Narkoba di Aceh Selatan, Amankan 124,24 Gram Sabu
Yang seharusnya dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan, bukan justru dipangkas atas nama kecemburuan sosial.
Di sektor strategis seperti energi (PT PGE), posisi komisaris utama adalah posisi pengawasan.
Gubernur sebagai pemegang saham mayoritas membutuhkan "mata dan telinga" yang tidak akan berkhianat pada visi daerah.
Menunjuk sosok yang paling dipercaya—darah daging sendiri—adalah langkah pragmatis yang cerdas untuk memastikan tidak ada agenda gelap atau sabotase birokrasi yang akan menghambat kemandirian energi Aceh.
Baca juga: Israel Tegaskan Tidak Akan Ikut Operasi Darat AS di Iran
Ada beban moral yang jauh lebih berat dipikul oleh Sunnyl Iqbal selaku putra Mualem daripada komisaris lainnya.
Ia tidak hanya mempertaruhkan karier profesionalnya, tetapi juga marwah dan reputasi besar ayahnya.
Ini adalah mekanisme check and balance internal yang paling hakiki. Ia dipaksa untuk sukses, karena kegagalan sekecil apa pun akan menjadi peluru bagi lawan politik ayahnya.
Inilah motivasi kerja yang tidak dimiliki oleh orang luar.
Sudah saatnya kita berhenti terjebak dalam sinisme yang melelahkan. Memberi kesempatan kepada generasi muda Aceh untuk membuktikan kapasitasnya adalah langkah maju.
Jika dalam perjalanannya PGE mampu memberikan kontribusi nyata bagi PAD Aceh dan kemandirian energi, maka seluruh suara nyinyir hari ini akan hilang dengan sendirinya.
Mari kita kawal kinerjanya, bukan menghakimi silsilahnya.
Baca juga: Kisah Pilu WNI Diduga Jadi “Budak” di Melbourne Australia, Disiksa dan Dieksploitasi Pasutri
Karena pada akhirnya, rakyat Aceh tidak butuh perdebatan tentang siapa bapaknya, tapi rakyat Aceh butuh hasil nyata dari kerja keras anak-anak bangsa yang berani tampil di garis depan.
Menjadi anak Mualem bukanlah dosa, melainkan sebuah panggilan untuk membuktikan bahwa darah pejuang akan selalu mengalir dalam bentuk pengabdian yang nyata bagi Bumoe Serambi Mekkah.(*)
*) PENULIS adalah Pekerja Aceh di Kuching Sarawak