Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Taufiq

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pola kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) kini juga diikuti ASN Pemkab Malang.

Per 1 April 2026 ini, ASN Pemkab Malang, seperti ASN lainnya yang ada di seluruh Indonesia, akan melakukan penyesuaian sistem kerja kedinasan melalui kombinasi fleksibilitas lokasi kerja.

Baca juga: Gondol Rp916 Juta Hasil Nipu, Pelaku Arisan Bodong Trenggalek Kabur ke Timor Leste, Kini Ditangkap

"Iya, setelah kita rapatkan, tiap hari Jumat atau per 1 April, mulai diperlakukan WFH," ungkap Bupati HM Sanusi MM, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, meski hari Jumat itu ditetapkan sebagai WFH, namun tidak boleh diterjemahkan seperti hari libur.

Sebab, pelayanan buat masyarakat tak boleh terganggu atau tetap terlayani, terutama buat para tim medis harus tetap standby, seperti Puskemas, rumah sakit, Kecamatan, dan BPBD.

"Buat ASN Pemkab Malang, WFH bukan sesuatu yang baru, karena kami sudah punya pengalaman saat terjadi pandemi Covid-19 dulu. Makanya, kami menjamin pelayanan tetap berjalan," tutur suami Hj Anis Zubaidah.

Begitu juga, Sekda Kabupaten Malang, Budiar, mengatakan, dirinya tetap memantau pelayanan selama berlangsung WFH.

Sebab, WFH buat menghemat pengeluaran anggaran, seperti biaya BBM, listrik dan operasional perkantoran di saat terjadi ancaman krisis BBM akibat perang Iran melawan Israel yang bersekutu dengan Amerika.

"Boleh kerja dari rumah, tapi tak boleh ada pekerjaan yang tertunda, apalagi WFH itu dianggap seperti hari libur," tuturnya.

Makanya, saat berlangsung WDH pada hari Jumat nanti, Budiar akan rutin melakukan sidak ke bagian pelayanan, seperti Dinas Perizinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), rumah sakit, Puskemas.

"Termasuk, kru bagian pemadam kebakaran, tak boleh meninggalkan tempat, mereka tetap standby," ungkap Budiar.

Sementara, Ahmad Kusairi, koordinator LSM Pro Desa, mengatakan, meski cuma sehari dalam sepekan itu, namun WFH punya dampak yang luar biasa, terutama buat mengirit anggaran.

Di Pemkab Malang itu, ada 80 OPD, mulai kepala dinas, Kabag, 33 Camat.

Jika sehari itu, mereka biasa dinas ke luar kota sekali seperti ke Surabaya dan dinas lokal dua kali, maka bisa menelan anggaran sekitar Rp25 juta.

Sebab, dinas luar kota, seperti ke Surabaya, baik sekda, maupun kepala dinas, uang sakunya Rp410 ribu.

"Sehari WFH itu, Pemkab Malang bisa menghemat sekitar Rp150 juta. Sebab, per hari itu, biaya operasional perkantoran tiap dinas lebih dari Rp1 juta."

"Itu asal tak ada kegiatan sambang desa karena biayanya juga mahal atau habis sekitar Rp30 juta, karena semua kepala dinas pasti enggak berani absen jika Pak Bupati yang datang," tuturnya.