TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, kekecewaan masyarakat yang besar berpotensi terjadi jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak tegas menolak serangan Amerika Serikat (AS) dan Isral terhadap Iran.

Hal itu disampaikan Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei nasional dan diskusi publik bertema “Legitimasi Publik atas Perang Amerika-Israel dan Iran” di Hotel Sari Pacifik Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026). 

Baca juga: Masyarakat Israel Setuju Perang dengan Iran, tapi Warga AS Menolak

Burhanuddin mulanya mengatakan, apabila Prabowo tidak tegas dalam menentukan sikap menolak serangan terhadap Iran, maka akan ada potensi elektoral yang besar terhadapnya.

"Kalau misalnya pemerintahan Pak Prabowo tidak tegas untuk menyatakan sikap menolak serangan tersebut, itu punya implikasi elektoral yang sangat besar," kata Burhanuddin.

Baca juga: 10 Poin yang Disampaikan Donald Trump dalam Pidato Terbarunya tentang Perang Iran

Apalagi menurutnya, kekecewaan itu akan berlipat ganda apabila perang di Timur Tengah itu telah berdampak atau berimplikasi terhadap ekonomi masyarakat.

Ia menyebut, dampak perang itu sudah mulai terasa ketika Iran menutup Selat Hormuz.

"Jadi kalau misalnya efek ekonominya terasa saat yang bersamaan pemerintah tidak memberikan sikap yang lebih tegas untuk menolak serangan atas Iran, itu kekecewaan publik terhadap pemerintah bisa berlipat ganda, bisa ya," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kekecewaan masyarakat itu muncul akibat sejumlah alasan. 

"Karena satu, pada level pernyataan (pemerintah) dianggap kurang clear. Kedua, ternyata punya implikasi terhadap ekonomi mereka (masyarakat), sehingga mereka akan sangat mudah untuk mencari kambing hitam mengenai mengapa dampak perang tersebut mereka rasakan," tutur Burhanuddin.

Pernyataan ini disampaikan Burhanuddin menanggapi hasil survei dari tiga lembaga survei nasional, antara lain Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Legitimasi Publik atas Perang Amerika-Israel dan Iran”.

Hasil survei tersebut diantaranya menunjukkan, warga Indonesia pada umumnya, 83.1 persen, tidak setuju/sangat tidak setuju dengan serangan Amerika-Israel terhadap Iran. 

Sementara warga yang setuju/sangat setuju 4.9%, antara setuju dan tidak setuju 7.4%, dan yang tidak punya sikap 4.5% .

Kemudian, mayoritas warga, 68.8%, menyatakan tidak ingin/sangat tidak ingin meyakinkan orang lain bahwa Amerika dan Israel berada di pihak yang benar dalam perang melawan Iran.
Sementara yang ingin/sangat ingin 13.7%, antara ingin dan tidak ingin 10.1%, dan yang tidak bersikap 7.4%.

Selanjutnya, mayoritas warga, 74.4%, menyatakan tidak ingin/sangat tidak ingin menjadi relawan untuk membantu tim kesehatan untuk tentara-tentara Amerika-Israel yang sedang berperang melawan Iran. 

Sementara yang ingin/sangat ingin 13%, antara ingin dan tidak ingin 10%, dan yang tidak bersikap 2.6%.

Di sisi lain, sebanyak 50.9% warga yang tidak setuju/sangat tidak setuju dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia bergabung menjadi anggota Board of Peace. Yang setuju/sangat setuju 26.1%, antara setuju dan tidak setuju 17.2%, dan yang tidak bersikap 5.7%.

Kemudian, sebanyak 44.9% warga tidak setuju/sangat tidak setuju dengan keputusan Presiden Prabowo mengirim 8000 tentara Indonesia ke Gaza sebagai wujud dari dukungan pada Board of Peace. Yang setuju/sangat setuju 33.8%, antara setuju dan tidak setuju 16.2%, dan yang tidak bersikap 5.1%.

Baca juga: Donald Trump Sampaikan Pidato Kemenangan AS Lawan Iran: Perang Segera Usai

Metodologi Survei 

Populasi survei ini adalah semua warga negara Indonesia dewasa, berumur 17 tahun atau lebih atau telah menikah, yang memiliki cellphone, sekitar 80ri populasi Indonesia.

Karena itu populasi pemilik telepon ini valid dijadikan sasaran dalam survei ini.

Namun demikian, untuk kepentingan representasi opini publik nasional, sebelum analisis dilakukan pembobotan atas sampel yang diperoleh dalam survei ini menurut karakteristik populasi nasional yang berumur 17 tahun plus.

Survei dilakukan 12-31 Maret 2026. Jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 1.066. Jumlah ini cukup stabil dalam dua kali margin of error (6%).

Survei ini merupakan hasil kerja sama dan dibiayai oleh 3 lembaga: Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, dan SaifulMujani Research & Consulting.