TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menjalin kolaborasi strategis dengan para perusahaan swasta pemasok Global dan Offtaker, yaitu PT Mars Symbioscience Indonesia, yang bermitra dengan PT Olam Food Ingredients (OFI) Indonesia dan PT Papandayan Cocoa Industries (Barry Callebaut). 

Kerja sama ini menandai momentum penting dalam transformasi pembiayaan berkelanjutan yang menyasar sektor kehutanan berbasis agroforestri, khususnya bagi petani kakao dan kopi di Indonesia. 

Sinergi ini bertujuan mengintegrasikan dukungan teknis sektor swasta dengan instrumen keuangan inovatif BPDLH guna membangun ekosistem rantai pasok yang transparan, akuntabel, dan memiliki daya telusur (traceability) tinggi.

Penyaluran Fasilitas Dana Bergulir (FDB) juga telah menyasar kelompok Tani Hutan Rakyat maupun kelompok Perhutanan Sosial yang memiliki produk usaha kehutanan.  

Sesuai mandat BPDLH dalam mendukung pembangunan rendah karbon, BPDLH menghadirkan Fasilitas Dana Bergulir yang dirancang khusus untuk menjangkau kelompok tani hutan dan pelaku Perhutanan Sosial.

Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) yang telah melakukan tutupan hutan melalui mekanisme tunda tebang dan multiusaha kehutanan, seperti KTHR di Kediri untuk produk tunda tebang pohon mangga podang pada pembiayaan modal kerja dan investasi usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan.

Skema ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas petani menuju entitas usaha yang visible dan bankable. 

Beberapa manfaat dari skema Dana Bergulir ini meliputi fleksibilitas pembiayaan melalui persyaratan yang inklusif dengan siklus pengembalian yang disesuaikan dengan karakteristik usaha kehutanan dan agroforestri; penerapan mekanisme Blended Finance Model (BFM) yang menggabungkan akses permodalan dengan pendampingan teknis intensif guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen; serta integrasi dengan offtaker melalui kemitraan dengan perusahaan global untuk memberikan kepastian pasar, menekan risiko usaha, dan menjamin keberlanjutan ekonomi di tingkat tapak. 

Kerja sama yang terjalin antara BPDLH dengan para pihak yang mendukung terbentuknya ekosistem pembiayaan agroforestri membuka peluang akses pembiayaan kepada masyarakat sekitar hutan di beberapa wilayah Indonesia.

Akses tersebut diberikan kepada 500 petani kakao di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan; 200 petani kakao di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; serta 150 petani kopi pada Kelompok Perhutanan Sosial KTH Rengganis di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, melalui PT Mars Symbioscience Indonesia. 

BPDLH  turut berkolaborasi dengan 4 KTHR di Kediri untuk produk tunda tebang pohon mangga podang dalam pembiayaan modal kerja dan investasi usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan.  

Kegiatan pada hari ini juga menjadi momentum mengawali kolaborasi antara BPDLH dan pemerintah daerah.

Penandatanganan perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait pembiayaan kepada 38 petani di Desa Salimbatu, Kabupaten Bulungan, serta 200 petani di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan menjadi langkah awal pemberdayaan petani hutan. 

“Kelompok tani hutan perlu berkembang menjadi entitas usaha yang profesional, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu mengelola dan memanfaatkan dana bergulir secara optimal dan bertanggung jawab. Dana bergulir juga harus terhubung dengan kepastian pasar melalui kemitraan dengan offtaker,” ungkap Catur Endah Prasetiani, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan. 

Kerja sama ini juga menitikberatkan pada penguatan integrasi ekosistem data petani. Dengan sistem monitoring berbasis data yang lebih akurat, BPDLH bertujuan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan yang tepat sasaran serta membangun kepercayaan lembaga keuangan formal lainnya untuk terlibat dalam pembiayaan hijau di masa depan. 

“BPDLH hadir untuk membantu meningkatkan literasi keuangan petani. Melalui skema dana bergulir, kita tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga membangun rekam jejak finansial petani,” pungkas Joko Tri Haryanto, Direktur Utama BPDLH dalam paparannya. 

Inisiatif ini sejalan dengan agenda nasional pembangunan rendah karbon. Melalui model agroforestri dan pembiayaan tunda tebang, kolaborasi ini membuktikan bahwa perlindungan fungsi ekologis hutan dapat berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: BPDLH Gandeng UNDP-UNCDF, Banyumas Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah Terpadu

Ke depan, kolaborasi ini diharapkan menjadi pilot project atau praktik baik bagi pengembangan skema pembiayaan hijau lainnya di Indonesia. Memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan dapat terus berputar secara berkelanjutan agar berdampak baik bagi generasi mendatang.