Salah satunya penyebabnya adalah keterlambatan pengadaan kereta baru dan retrofit dari INKA.

Dody menyampaikan pihaknya sudah melakukan pengadaan kereta baru dari INKA sebanyak 16 trainset senilai Rp 3,84 triliun. Di mana setiap trainset terdiri dari 12 kereta dengan total nilai kontrak mencapai Rp 3,84 triliun.

Dalam kontrak pengadaan tersebut, seharusnya seluruh trainset sudah diserahkan ke KAI dari INKA pada awal triwulan 2026. Namun realisasinya baru tujuh trainset.

"Akibatnya adalah memang terjadi penumpukan-penumpukan di stasiun, terutama pada saat jam sibuk, karena kereta-kereta api kita yang lama masih stand formasinya sekitar delapan dan 10, Pak," katanya dalam RDP dengan Komisi XI DPR, Kamis (2/4/2026).

Keterlambatan juga terjadi untuk KRL retrofit, Dody mengatakan dua trainset retrofit senilai Rp 290 miliar yang seharusnya selesai pada akhir 2025 lalu juga belum selesai hingga 31 Maret 2026.

Doddy bilang sebenarnya pihaknya sudah melakukan optimalisasi pengaturan alur penumpang di stasiun guna mengurangi kepadatan. Namun penumpukan penumpang masih terjadi.

"Sehingga Bapak dan Ibu mungkin melihat di medsos, ada pada saat jam sibuk, tinggi sekali penumpang-penumpang, Pak. Ya, itu salah satunya memang akibat kereta api yang kita order, belum sampai, pak sebagian," katanya.

Keterlambatan ini pun mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie. Ia mempertanyakan kapan proses pengadaan tersebut rampung dan penyebab keterlambatan tersebut terjadi karena belum ada pembayaran oleh KAI.

"Yang belum itu kapan?" tanya Dolfie.

"Hasil rapat kami dengan INKA, akhir tahun ini selesai, Pak," jawab Dody.

"Jauh sekali antara triwulan pertama sampai akhir tahun. Kendal pending isunya ada di kereta api atau di INKA? Kereta apinya terlambat membayar atau enggak?" tanya Dolfie lagi.

"Oh enggak pak. Di INKA, kami sudah melakukan supervisi, ada kendala di sparepart yang mereka, dalam saat fabrikasi keretanya," terang Dody.

Atas keterlambatan ini, rencana Komisi XI berencana akan memanggil INKA untuk memberikan klarifikasi terkait pengadaan ini. Pasalnya pada INKA meminta adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) DPR telah mewanti-wanti agar tidak ada keterlambatan dalam prosesnya pengadaan kereta untuk KAI.