TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN – Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menyoroti kelangkaan serta lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.

Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengantre panjang di sejumlah SPBU, sementara harga BBM di tingkat pengecer dilaporkan melonjak hingga Rp25.000 sampai Rp30.000 per liter.

HMMI Sulselbar menilai situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara harga resmi BBM dengan kondisi distribusi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca juga: Jalan Rusak Desa Kopeang Mamuju Viral, Munandar Wijaya Lobi DPR RI Cabut Status Hutan Lindung

Baca juga: Begini Respons Bupati Mamuju Tengah Arsal Jawab Kritik DPRD terhadap LKPJ 2025

Koordinator Daerah HMMI Sulselbar, Sudirman, mengatakan fenomena tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kepanikan masyarakat atau panic buying.

Menurutnya, kelangkaan yang terjadi justru mengindikasikan lemahnya pengawasan dalam sistem distribusi BBM di daerah.

“Fenomena antrean panjang di SPBU dan melonjaknya harga BBM di tingkat pengecer hingga Rp25.000 sampai Rp30.000 per liter adalah bukti nyata bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola distribusi. Ini bukan panic buying semata, ini kegagalan pengawasan,” ujar Sudirman dalam keterangannya, Selasa (1/4/2026).

Ia menilai, ketika distribusi BBM tidak berjalan optimal dan tidak tepat sasaran, maka peluang terjadinya spekulasi dan permainan harga akan semakin terbuka.

Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang terpaksa membeli BBM dengan harga tinggi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. Mereka dipaksa membeli dengan harga tidak wajar untuk bisa tetap bekerja. Negara tidak boleh abai dalam kondisi seperti ini,” katanya.

Atas kondisi itu, HMMI Sulselbar menyampaikan dua tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pertama, mendesak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah tersebut.

Kedua, mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang diduga memainkan harga BBM di atas ketentuan.

Sudirman menegaskan, imbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang tidak akan menyelesaikan persoalan apabila tidak diikuti dengan langkah konkret dari pemerintah.

“Jangan hanya minta rakyat tenang. Hadirkan solusi. Jika pengawasan lemah, maka yang lahir adalah ketidakadilan. Rakyat kecil terus jadi korban dari sistem yang tidak berpihak,” tegasnya.

HMMI Sulselbar menyatakan akan terus mengawal persoalan kelangkaan BBM di Polewali Mandar hingga ada langkah nyata dari pihak terkait untuk memastikan distribusi energi berjalan adil dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat. (*)