TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian angkat bicara terhadap industri event organizer (EO) yang disebut sebagai ‘sarang korupsi’ oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

Kawendra menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan logika yang sesat dan berpotensi merusak citra industri kreatif di Tanah Air.

Menurutnya, industri EO justru merupakan salah satu unsur utama penggerak ekonomi bangsa yang nyata.

"Industri Event Organizer (EO) adalah industri yang jelas-jelas menggerakkan ekonomi bangsa. Sesat logika yang disampaikan oleh yang bersangkutan tentu sangat berbahaya," ujar Kawendra Lukistian, Jumat (3/4/2026).

Ketua Umum DPP Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) ini menjelaskan bahwa sektor ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya industri EO, merupakan tulang punggung penciptaan lapangan kerja baru sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, narasi negatif yang menyudutkan industri ini secara menyeluruh bisa berdampak buruk bagi jutaan pekerja kreatif yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.

"Industri EO itu bukan beban anggaran, melainkan penggerak ekonomi kreatif," tegas Kawendra.

Lebih lanjut, Kawendra memaparkan data konkret mengenai kontribusi industri EO terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan catatannya, industri ini memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp128 triliun.

Selain itu, sektor ini melibatkan lebih dari 14.800 UMKM, lebih dari 270 ribu pekerja event profesional, hingga jutaan pekerja lepas (freelancer).

"Artinya industri EO adalah penggerak ekonomi bangsa yang riil," imbuhnya.

Kawendra mengingatkan bahwa pesan Presiden Prabowo sangat jelas, yakni negara harus hadir melindungi sektor-sektor produktif yang membuka lapangan pekerjaan dan memberi dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.

Oleh karena itu, industri EO harus dijaga martabatnya dan tidak dilemahkan dengan stigma negatif.

Demi menjaga marwah para pelaku ekonomi kreatif, Kawendra pun mempertimbangkan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum.

"Demi menjaga marwah pejuang ekraf di sektor Event Organizer (EO), saya mempertimbangkan meminta Bidang Hukum DPP Gekrafs melaporkan ini secara perdata," jelas Kawendra.

Sebelumnya, Said Didu menyampaikan usulan efisiensi anggaran pemerintah dengan menghapus penggunaan event organizer (EO) di seluruh instansi.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah isu potensi krisis global akibat perang, yang menurutnya perlu diantisipasi melalui penghematan belanja negara.

“Menurut saya, Pak Presiden, EO acara pemerintah cabut semua. Hampir kegiatan pemerintah, halal bihalal pun pakai EO. Semua kegiatan pemerintah pakai EO,” kata Said di sebuah program televisi, Selasa (31/3/2026).

Ia juga menyinggung besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan berbasis EO di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Menurut saya mungkin kalau ditotal seluruh daerah di atas Rp30 triliun. Acara pemerintah. Setahun, iya bisa Rp50 T,” ujar Said.

Baca juga: Cak Imin: Menilai Kreativitas Rp0 Sama Saja Mengubur Industri Kreatif

Selain itu, Said turut menyoroti potensi praktik korupsi dalam penggunaan jasa EO di lingkungan pemerintah.