TRIBUNNEWSMAKER.COM - Selat Hormuz kini menjadi pusat ketegangan yang menentukan arah konflik antara Iran dan Amerika Serikat, bukan sekadar medan pertempuran biasa.
Selat laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman ini merupakan jalur vital bagi perdagangan energi global sekitar seperlima pasokan minyak dunia harus melewatinya untuk mencapai pasar internasional.
Iran dan AS sama-sama menyadari nilai strategis kawasan ini: bagi Teheran, penguasaan Hormuz adalah kartu tawar utama dalam perangnya melawan tekanan militer dan ekonomi Barat; bagi Washington, kendali atas jalur ini berarti menjaga pasokan energi dunia tetap stabil dan menghambat ambisi Iran.
Sejak konflik memuncak, Iran memperkuat posisi militernya di pulau-pulau strategis sekitar selat, memasang radar, rudal, dan patroli laut untuk mengawasi serta berpotensi memblokir kapal yang melintas.
Di sisi lain, AS menempatkan kekuatan angkatan laut dan udara untuk memastikan kebebasan navigasi, sekaligus menekan Teheran agar tak menggunakan Hormuz sebagai senjata geopolitik.
Ketegangan ini tak hanya soal militer, tetapi juga tentang ekonomi global yang sangat bergantung pada aliran energi dari Timur Tengah.
Gangguan di selat ini bisa memicu lonjakan harga minyak, mengguncang pasar, dan memaksa negara-negara besar untuk memilih pihak dalam konflik.
Dengan kedua kekuatan besar saling bersaing untuk menguasai rute energi paling krusial di dunia, siapa pun yang berhasil memegang kendali atas Selat Hormuz bukan hanya menang di medan perang tetapi juga dalam dominasi ekonomi dan politik global.
Baca juga: Gebrakan Trump, Pecat Jaksa Agung AS saat Inggris Kumpulkan 40 Negara untuk Bahas Selat Hormuz
Sejak konflik Timur Tengah pecah akibat serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada 28 Februari, Selat Hormuz yang menjadi pintu masuk utama Teluk Persia lumpuh.
Jika sebelumnya lebih dari 100 kapal melintas setiap harinya, kini hanya segelintir kapal yang berani menyeberang.
Itu pun, kapal-kala tersebut harus menempuh rute memutar melalui perairan teritorial Iran dan sering kali diwajibkan membayar "tarif" yang sangat mahal kepada Teheran.
Kemampuan Teheran untuk mengendalikan jalur air internasional yang bagi 20 persen pasokan minyak dunia tersebut telah menjadi posisi tawar terbesar Iran terhadap ekonomi global.
Masa depan konflik ini sangat bergantung pada apakah Iran mampu mempertahankan kendali atas selat tersebut.
Profesor di Johns Hopkins University Vali Nasr mengatakan, bagi Iran, Selat Hormuz sekarang lebih penting daripada program nuklir.
"Program nuklir bersifat simbolis, tetapi tidak memberikan pencegahan apa pun," ujar Nasr, sebagaimana dilansir Wall Street Journal, Kamis (2/4/2026).
Menurut Nasr, Selat Hormuz adalah alasan utama mengapa Iran mampu bertahan dalam perang ini.
"Pemikiran Iran adalah, pada akhirnya, selat itu harus tetap di bawah kendali mereka karena itu adalah satu-satunya pencegah dan sumber pendapatan mereka," tambahnya.
Parlemen Iran bahkan tengah memajukan undang-undang baru yang mewajibkan kapal-kapal yang melintas untuk membayar biaya retribusi dan melarang negara-negara yang dianggap "tidak bersahabat" untuk memasuki Teluk Persia.
"Selat Hormuz pasti akan dibuka kembali, tetapi bukan untuk Anda: selat ini akan terbuka bagi mereka yang mematuhi hukum baru Iran," tegas Ebrahim Azizi, ketua komisi keamanan nasional parlemen Iran.
Meskipun Iran mencoba menyamakan sistem tarif ini dengan Terusan Suez di Mesir, para ahli hukum internasional menekankan perbedaan mendasar.
Selat Hormuz adalah jalur alami, bukan kanal buatan manusia di wilayah kedaulatan penuh.
"Tidak ada argumen hukum yang masuk akal mengapa Iran dapat mengatur pelayaran komersial di sisi batas maritim Oman," kata James D Fry, pakar hukum laut internasional dari University of Hong Kong.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump memberikan sinyal yang beragam.
Dalam pidatonya pada Rabu (1/4/2026), dia menyatakan bahwa negara-negara di Eropa dan Asia yang mengimpor minyak dari Teluklah yang seharusnya turun tangan membuka selat tersebut.
Namun, di saat yang sama melalui unggahan di platform media sosial Truth Social, Trump mengancam akan menggempur Iran sampai selat itu terbuka, bebas, dan bersih.
Hasan Alhasan, peneliti senior di International Institute for Strategic Studies, memperingatkan bahwa membiarkan Iran mengendalikan Hormuz adalah bencana geopolitik.
"Iran akan dapat menerapkan sanksi selektif kepada siapa pun dan kapan pun mereka mau. Ini akan memastikan pengaruh Iran yang tidak terbatas atas ekonomi negara-negara Teluk dan keamanan energi global," jelas Alhasan.
Saat ini, negara-negara Teluk mulai melakukan mitigasi. Arab Saudi mengalihkan ekspor minyaknya melalui pipa ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah.
Uni Emirat Arab (UEA) juga mengoptimalkan pelabuhan Fujairah dan Khorfakkan untuk menghindari kemacetan di Dubai, meskipun fasilitas tersebut sempat mengalami serangan drone Iran di awal perang.
Di satu sisi, upaya Iran untuk memonopoli Selat Hormuz dinilai dapat memicu pengucilan internasional yang lebih dalam.
Mehran Haghirian, direktur riset di Bourse & Bazaar, menyebut tindakan Iran tersebut serupa dengan pembajakan.
"Ketegangan ini bukan hanya dengan negara-negara Teluk, tetapi dengan seluruh komunitas internasional, dari Indonesia hingga Kolombia, yang semuanya bergantung pada Selat Hormuz," kata Haghirian.
Selain masalah politik, hambatan praktis juga membayangi para pemilik kapal.
Jason Chuah, profesor hukum maritim di City University of London, menyoroti posisi dilematis perusahaan pelayaran karena status Korps Garda Revolusi Islam Iran sebagai organisasi teroris menurut AS dan UE.
"Di era uang keamanan maritim yang aneh ini, pemilik kapal berisiko kehilangan kapal jika tidak membayar Iran—tetapi jika mereka membayar Iran, mereka mempertaruhkan masa depan mereka dalam sistem keuangan global," ungkap Chuah.
(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)
