Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

SPPG ini diduga mendistribusikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah basi.

Ketiadaan sertifikat itu menjadi sorotan, mengingat SLHS merupakan bukti resmi pengelolaan makanan sudah memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kesehatan. 

Sertifikat ini menjadi instrumen penting dalam mencegah keracunan makanan serta menjamin mutu konsumsi bagi penerima manfaat, khususnya kelompok rentan seperti balita.

Fakta ini terungkap setelah adanya laporan menu MBG berupa sayur capcay diduga basi dan didistribusikan kepada B3 di wilayah Kecamatan Kalipucang.

Koordinator Kecamatan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Rendi Handi, mengakui bahwa hingga kini dapur SPPG Banjarharja belum mengantongi SLHS.

Baca juga: Viral Menu MBG Basi, Pengelola SPPG Banjarharja Pangandaran Akui Belum Siap Sajikan Menu Basah

"Update terakhir tinggal menunggu terbit," ujar Rendi melalui WhatsApp, Jumat (3/4/2026) sore.

Proses pengajuan sertifikat sebenarnya sudah dilakukan sebelum bulan Ramadan. Menurutnya, untuk seluruh persyaratan administratif dan teknis pun sudah dipenuhi.

"Semua tahapan untuk mendapatkan SLHS sudah ditempuh, tinggal menunggu penerbitan," katanya.

Namun demikian, belum terbitnya sertifikat menimbulkan kekhawatiran publik, terutama setelah munculnya dugaan distribusi MBG tidak layak konsumsi.

Kasus ini mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial Facebook oleh akun @Sadi Sadi yang memperlihatkan menu MBG dalam kondisi yang diduga tidak segar. 

Unggahan tersebut viral dan menuai reaksi keras dari warganet yang mempertanyakan kualitas serta pengawasan dapur SPPG.

Kepala SPPI di SPPG Banjarharja, Agung Maulana, membenarkan adanya insiden makanan basi dalam program MBG. Untuk komponen makanan yang bermasalah berupa sayur capcay. (*)