TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kebijakan menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi tidak mengorbankan kesehatan finansial PT Pertamina (Persero). 

Menurut Rivqy, penunjukan Pertamina untuk menanggung seluruh beban selisih harga menempatkan perusahaan plat merah tersebut dalam posisi yang sangat menantang.

Dia menekankan bahwa pemerintah harus segera memberikan kejelasan mengenai skema kompensasi agar beban tersebut tidak mengganggu operasional Pertamina dalam jangka panjang. 

Ketidakjelasan perhitungan dinilai dapat berdampak sistemik pada sektor energi nasional secara keseluruhan.

“Kebijakan pemerintah menahan harga BBM di tengah gejolak harga mentah dunia menempatkan PT Pertamina dalam posisi yang cukup menantang secara finansial. Maka dibutuhkan kejelasan skema keputusan ini dari pemerintah, termasuk perhitungan beban kompensasi dan dampaknya terhadap sektor energi nasional secara transparan dan terukur,” ujar Rivqy kepada wartawan, Sabtu (4/4/2026).

Legislator PKB itu juga menggarisbawahi peran krusial Kementerian Keuangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan ketahanan APBN. 

Ia mendesak agar alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dipastikan tersedia dalam jumlah yang memadai agar tidak terjadi hambatan arus kas pada perusahaan pelaksana.

“Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan anggaran kompensasi dan subsidi energi secara memadai dalam APBN, serta menjaga keberlanjutan fiskal agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan negara," kata dia.

"Jangan sampai kebijakan yang berniat baik ini justru menimbulkan beban utang baru yang membahayakan struktur keuangan negara di masa depan,” ujarnya .

Lebih lanjut, dia meminta agar pemerintah tidak bersikap kaku dalam menerapkan kebijakan penahanan harga. 

Evaluasi berkala menjadi harga mati untuk menyesuaikan arah kebijakan dengan kondisi riil di pasar global maupun domestik.

Baca juga: Legislator Golkar: Defisit APBN dan Tekanan Fiskal jadi Alarm Serius Stabilitas Ekonomi Nasional

“Pemerintah juga harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penahanan harga BBM dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat," katanya.

Baca juga: Hasil Riset DIR: Percakapan Publik soal Isu BBM Dominan Waspada

"Kita harus sangat hati-hati dalam melihat sejauh mana kekuatan fiskal kita mampu menahan guncangan eksternal tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat,” pungkas Rivqy.