TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pasca Lebaran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar menggelar sidak penduduk non permanen.

Sidak ini bekerja sama dengan stakeholder, termasuk dengan desa atau lurah.

Pelaksanaan sidak dan pendataan ini dilakukan agar warga non permanen tertib administrasi, dan menghindari hal-hal yang tak diinginkan.

Dari data Disdukcapil, pada 2025 lalu, di Denpasar ada 30 ribu penduduk non permanen yang melakukan lapor diri.

Baca juga: Hingga Maret 2026, Disdukcapil Denpasar Bali Cairkan Rp 2 Miliar Santunan Kematian

Kepala Disdukcapil Kota Denpasar, I Dewa Gde Juli Artabrata mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk penduduk yang tinggal dan belum melaporkan diri.

"Jadi dari 30 ribu penduduk pendatang yang melapor tersebut kemungkinan jumlahnya masih lebih banyak penduduk yang tinggal di Denpasar namun KTP luar," katanya.

Diakuinya tidak semua pendudukan mendaftarkan dirinya ke desa/kelurahan tempat dia tinggal sebagai penduduk non permanen.

Seperti halnya pegawai yang bertugas dan tinggal di Denpasar, namun belum mendaftarkan diri.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan pendataan penduduk pendatang (duktang) secara rutin.

Termasuk pendataan di pintu-pintu masuk Kota Denpasar, seperti Pelabuhan Benoa.

Untuk pendataan ini, pihaknya melakukan koordinasi dengan kecamatan hingga desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan di wilayah masing-masing.

"itu lebih memastikan jumlah duktang di masing-masing wilayah. Kalau di Benoa kan kita hanya mencatat berapa penumpang turun saja, tidak tahu pasti arah mereka kemana," katanya.

Sementara itu, untuk tahun 2026 ini, Dewa Juli mengatakan masih menunggu laporan duktang pasca hari raya dari desa dan kelurahan.

Untuk jumlah penduduk di Denpasar, pada semester I 2025 tercatat sebanyak 676 ribu jiwa dan semester II tercatat ada 680 ribu jiwa.

"Jumlah ini bertambah seiring adanya kelahiran ataupun pernikahan," katanya. (*)