BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pengadaan truk dan pikap produksi India untuk Koperasi Merah Putih (KMP) kembali ramai diperbincangkan seiring tibanya kendaraan operasional tersebut di sejumlah Komando Distrik Militer (Kodim).
Namun untuk KMP di Kota Banjarmasin, angkutan itu belum diterima Kodim 1007. “Di tempat kita belum ada. Kalau info akan datang memang sudah ada, tapi untuk tanggal pastinya belum diketahui,” kata Komandan Kodim (Dandim) 1007/Banjarmasin, Letkol Czi Slamet Riyadi, Sabtu (4/4).
Ia memperkirakan jumlahnya menyesuaikan kebutuhan KMP yang sedang dibangun di Banjarmasin.
“Sepertinya sesuai jatah untuk dua unit koperasi yang sedang kami bangun. Tapi untuk total unit truk atau pikapnya, saya belum tahu,” ujarnya.
Dua koperasi yang dimaksud berada di Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur. Saat ini, kedua koperasi tersebut masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan rampung pada akhir April 2026.
Baca juga: Gaji Serius, Kerja Misterius?
Baca juga: Geger di Acara Pernikahan, Orang Tua Pengantin Tewas Dikeroyok Sang Ibu Pingsan, Ini Penyebabnya
“Insya Allah selesai akhir bulan ini. Untuk operasionalnya nanti sama dengan yang lain, menunggu dari Kementerian Koperasi,” tambahnya.
Slamet menegaskan peran Kodim dalam program ini hanya percepatan pembangunan fisik. Sementara pengelolaan sepenuhnya di bawah kewenangan pihak terkait. “Kodim tidak terlibat dalam pengelolaan.
Pengurus koperasi sudah ada dari masing-masing kelurahan, dan pembinaannya dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota Banjarmasin,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama Letkol Slamet meninjau pembangunan KMP di dua lokasi tersebut. Selain usaha simpan pinjam, koperasi ini direncanakan menjadi pusat distribusi bahan pokok murah serta wadah pemasaran produk unggulan warga.
Pemko memastikan kesiapan dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut, termasuk rencana distribusi kendaraan operasionalnya. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Banjarmasin, Machli Riyadi, mengungkapkan sudah ada puluhan KPM yang resmi berbadan hukum di Kota Seribu Sungai. “Total KMP yang sudah berbadan hukum ada 52,” ujarnya, Sabtu.
Dari jumlah tersebut, dua koperasi tengah dipersiapkan sebagai proyek percontohan atau pilot project, yakni di Kelurahan Pemurus Luar dan Kelurahan Tanjung Pagar.
Mengenai kendaraan operasional yang disebut-sebut akan didistribusikan, Machli mengatakan telah menerima informasi awal dan mulai melakukan sejumlah persiapan. “Kami sudah menyiapkan tempat parkir sementara,” ujarnya.
Menurutnya, langkah antisipasi ini dilakukan karena pembangunan fisik koperasi masih berjalan, sehingga diperlukan fasilitas pendukung.
“Karena koperasinya masih dalam proses pembangunan, kita siapkan gudang dulu untuk menampung kendaraan tersebut,” tambahnya.
Dandim 1009/Tanahlaut, Letkol Inf Adhy Irawan, saat dikonfirmasi Minggu (5/4), juga menyatakan belum menerima kendaraan untuk KMP. “Belum,” ucapnya singkat.
Pemerintah berencana mengimpor 105 ribu pikap dari India untuk KMP. Namun langkah tersebut ramai diperbincangkan karena tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo, yang mengatakan hendak mengembangkan kendaraan produk dalam negeri.
Dia bahkan beberapa waktu lalu meminta kepala daerah untuk menggunakan mobil produk PT Pindad. Selain itu pengadaaan dilakukan saat banyak KMP belum beroperasi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan impor 105.000 mobil pikap dan truk dari India tetap berjalan. "Iyalah (impor) tetap jalan," kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3).
Sebanyak 3.135 koperasi yang telah rampung pembangunannya sudah menerima fasilitas kendaraan. Setiap koperasi memperoleh satu truk dan satu pikap.
Pengadaan kendaraan dilakukan oleh Agrinas. Total 105 ribu unit terdiri atas 35 ribu pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. serta 35 ribu pikap 4x4 dan 35 ribu truk roda enam dari Tata Motors.
Ferry menjelaskan, penyaluran kendaraan dilakukan bertahap. Distribusi mengikuti kesiapan fisik koperasi, termasuk gudang dan fasilitas pendukung.
Sekitar 34.000 koperasi masih dalam tahap pembangunan. Penyelesaian ditargetkan dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana tersebut. "Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujarnya beberapa waktu lalu. (sul/roy/kompas)
