TRIBUNGORONTALO.COM – Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo kini menjadi sorotan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dari PDI Perjuangan, La Ode Haimudin, menilai distribusi SPPG saat ini belum tepat sasaran karena lebih banyak beroperasi di wilayah perkotaan.
Menurutnya, kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan utama program yang seharusnya menyasar daerah dengan tingkat kerentanan gizi lebih tinggi.
Ia mengungkapkan bahwa secara konsep, lembaga yang menjalankan program ini berbentuk yayasan, sehingga seharusnya tidak berorientasi pada keuntungan.
Namun dalam praktiknya, ia melihat kecenderungan berbeda di lapangan. "Menurut saya, yang lebih kita prioritaskan daerah-daerah terpencil dimana di situ banyak anak-anak kita, masyarakat kita yang kurang gizi," ujar La Ode, Senin (6/4/2026).
Ia menegaskan bahwa realitas yang terjadi justru sebaliknya, di mana SPPG lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Bahkan, ia menilai kondisi ini tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional.
"Ini tidak memenuhi sasaran utama yang disampaikan oleh Pak Prabowo," ujarnya.
La Ode juga menyoroti alasan operasional yang disebut-sebut berkaitan dengan pengembalian modal, yang menurutnya tidak relevan jika program dijalankan oleh yayasan.
"Alasan yang disampaikan bahwa karena di kota itu pengembalian modal, ini lari dari konsep menurut saya. Jangan yayasan! CV/PT lah yang kerja di situ," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo tersebut.
Baca juga: 27 SPPG Gorontalo Ditutup Sementara hingga April 2026, Ini Penyebab Utamanya
Selain soal distribusi, La Ode juga mengaku terkejut dengan sejumlah temuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), terutama terkait pembiayaan operasional dapur.
"Hal-hal yang tadi cukup mengagetkan saya, itu dalam pembiayaan dapur juga masih ada problem. Katanya dikasih belanja dapur tidak sesuai dengan harga pasar," ungkapnya.
Ia menilai persoalan tersebut berdampak langsung pada kualitas makanan yang diterima.
"Harusnya Rp 10.000 pure, itu hanya Rp 7.000-an, ternyata ada masalah-masalah internal. Ini akan terus dibenahi," kata La Ode.
Ia pun mengingatkan agar tidak ada praktik penyimpangan dalam program tersebut.
"Jangan ada lagi korupsi di makanan, sudah dikasih tinggal Rp 10.000 masih ada dicari lagi Rp 1.000-2.000," tegasnya.
Menurutnya, jika hal itu masih terjadi, maka merupakan bentuk ketidakadilan. Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa di daerah pemilihannya terdapat sejumlah SPPG yang ditutup sementara, mencakup wilayah Paguyaman, Botumoito, hingga Hungayonaa.
"Saya dengar barusan Mananggu lagi mau tutup," tandasnya.
Meski demikian, ia berharap pihak yang dihentikan sementara segera melakukan perbaikan. "Kita harapkan yang diberhentikan sementara segera memperbaiki kekurangannya," harapnya.
Terkait hal tersebut, Koordinator Regional SPPG Gorontalo, Zulkifly Talhumala, mengungkapkan bahwa jumlah SPPG yang dihentikan sementara memang kembali bertambah.
Berdasarkan laporan terbaru, kini terdapat total 27 unit yang ditutup sementara dari total 86 unit aktif di Gorontalo. "Kalau data yang masuk ada 9 SPPG yang akan ditutup kembali sesuai dengan data yang rekan-rekan di lapangan sampaikan kepada kami," ujarnya dalam RDP bersama Komisi IV DPRD.
Penutupan ini berkaitan dengan hasil evaluasi standar operasional, seperti pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
Zulkifly menyebutkan bahwa unit yang ditutup sudah mulai melakukan perbaikan. "Dari total 18 yang sebelumnya sudah ditutup sementara rata-rata sudah melakukan perbaikan," katanya. Ia menambahkan, "Rata-rata sudah memperbaiki, tinggal membuat surat untuk pernyataan bahwa ini sudah siap operasional kembali."
Zulkifly juga membenarkan adanya temuan praktik kenaikan harga oleh pemasok bahan di beberapa wilayah.
"Di beberapa wilayah itu, ada yang memang supliernya itu memang sengaja menaikkan harga, tidak sesuai dengan harga di pasaran," ungkapnya.
Di akhir penjelasannya, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan program nasional ini.
"Harapan kami lebih memperbaiki kualitas lagi, kita tau bersama bahwa ini program nasional jadi kita harus menjaga program ini, tujuannya sangat mulia untuk mengurangi tingkat stunting di Indonesia," pungkasnya. (*)
