TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat kembali mengingatkan Dinas PUPR Provinsi segera menangani kerusakan akses jalan menuju Dataran Isim dan Beimes Kabupaten Teluk Bintuni yang kini dalam kondisi memprihatinkan.
Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Agustinus Orosomna, menegaskan kerusakan jalan tersebut sudah sangat parah sehingga tidak layak dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama mobilitas warga menuju kota maupun sebaliknya.
“Jalan di Dataran Isim dan Dataran Beimes saat ini rusak berat dan sangat menyulitkan masyarakat. Akses transportasi hampir tidak bisa digunakan secara normal,” ujar Agustinus Orosomna, Senin (6/4/2026).
Baca juga: Agustinus Orosomna Dorong Keberlanjutan Program Pro Rakyat di Teluk Bintuni
Ia menambahkan, persoalan ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan menyangkut pelayanan dasar masyarakat yang ikut terganggu.
Pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya kini terdampak karena warga kesulitan mobilitas.
“Yang menjadi perhatian serius adalah pelayanan pendidikan dan kesehatan ikut terganggu. Jika kondisi ini dibiarkan, aktivitas masyarakat bisa lumpuh total,” tegasnya.
Agustinus meminta Dinas PUPR Papua Barat segera mengambil langkah cepat dengan melakukan penanganan darurat sebelum pembangunan permanen dilakukan.
Baca juga: Fraksi Otsus DPRK Teluk Bintuni Soroti Jalan Rusak di Idor dan Yensei
Menurutnya, tindakan darurat sangat diperlukan agar akses transportasi tetap bisa digunakan sembari menunggu perbaikan menyeluruh.
“Harapan saya kepada PUPR Papua Barat agar segera mengambil tindakan darurat terlebih dahulu tanpa membiarkan kondisi ini berlarut-larut,” katanya.
DPR Papua Barat berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah pedalaman.
Akses jalan disebut sebagai urat nadi perekonomian sekaligus penunjang utama pelayanan publik bagi masyarakat.
Dengan adanya penanganan cepat, diharapkan aktivitas masyarakat di Dataran Isim dan Dataran Beimes dapat kembali berjalan normal serta pelayanan dasar pemerintah dapat terselenggara secara optimal.
