TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Amnesty Internasional Indonesia Chapter Universitas Papua (Unipa) mengecam keras tindakan represif yang diduga melibatkan oknum aparat dalam rangkaian peristiwa "Dogiyai Berdarah".

Kecaman disampaikan Koordinator Chapter Unipa, Paskalis Haluk, dalam konferensi pers di Asrama Dogiyai kota studi Manokwari, Sabtu (3/4/2026).

Paskalis menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di Kabupaten Dogiyai, tetapi juga berawal dari penangkapan terhadap warga sipil di Tambrauw.

Ia menyebut sedikitnya 15 warga ditangkap tanpa prosedur hukum yang jelas.

“Penangkapan dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah, bahkan disertai dugaan tindakan penyiksaan dan intimidasi terhadap warga,” ujarnya.

Menurut Paskalis, tindakan aparat tersebut mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Ia menilai aparat tidak melakukan observasi maupun pengumpulan data lapangan secara maksimal sebelum bertindak.

Peristiwa serupa, lanjutnya, kembali terjadi di Dogiyai pada 31 Maret 2026.

Insiden itu mengakibatkan sedikitnya lima orang meninggal dunia dan tiga lainnya luka-luka.

Baca juga: Amnesty Chapter UNIPA Kecam Kekerasan Aparat dalam Aksi Pemindahan Empat Tapol di Kota Sorong

Paskalis menduga aparat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga sipil tanpa dasar informasi yang akurat.

“Aparat diduga tidak melakukan pendalaman informasi secara komprehensif terkait pelaku yang dicurigai, namun justru melakukan penembakan terhadap warga sipil,” katanya.

Amnesty Internasional Chapter Unipa menilai terdapat indikasi kuat keterlibatan oknum aparat dalam tindakan kekerasan, penyiksaan, hingga dugaan penyanderaan.

“Di Tambrauw ada indikasi kuat tindakan kekerasan, penyiksaan bahkan penyanderaan yang dilakukan oleh oknum aparat,” tegas Paskalis.

Atas dasar itu, pihaknya mendesak Kapolda dan Pangdam Papua Barat Daya segera mengambil langkah tegas dengan mencopot oknum aparat yang diduga terlibat.

Selain itu, mereka juga meminta Kapolda Papua Tengah mencopot Kapolres Dogiyai serta membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

“Kami mendesak segera dibentuk tim investigasi independen untuk mengungkap oknum-oknum yang terlibat dalam peristiwa Dogiyai Berdarah,” tutupnya.